CSR

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PADA PERSEROAN TERBATAS 

 

A.           Pendahuluan

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah diubah dengan keluarnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Secara mikro, keluarnya UUPT yang baru diharapkan memberikan iklim kondusif bagi perusahaan dalam mengembangkan kegiatannya, sedangkan secara makro diharapkan mampu menjadi penopang tumbuhnya perekonomian nasional.

Lahirnya UUPT yang baru memang sudah lama ditunggu oleh para pelaku usaha, mengingat selama ini pemberlakuan UUPT lama menyisakan banyak permasalahan yang dapat menghambat aktivitas kegiatan usaha.

Apabila memperhatikan muatan yang terkandung dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas, ada beberapa materi baru yang diatur, di antaranya: kewajiban perusahaan untuk membentuk dewan pengawas syariah serta kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau bidang usaha sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lajim disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dari beberapa materi yang diatur dalam UUPT baru, tampaknya pengaturan tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan materi yang paling banyak menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pihak yang kontra berpendapat, penerapan  CSR pada sebuah PT sebaiknya tidak  perlu diatur, apalagi dijadikan sebagai sebuah kewajiban dengan disertai sanksi bagi yang tidak melaksanakanya. Alasannya,  CSR  merupakan tanggung jawab sosial sehingga  kandungan ethical obligation (kewajiban etis/moral) lebih menonjol dibandingkan juridical obligation (kewajiban hukum). Karena itu terlalu berlebihan apabila perusahaan diwajibkan untuk menerapkannya.  Sebaliknya, pihak yang mendukung ditetapkannya CSR dalam UUPT baru berpendapat, diwajibkannya perusahaan untuk menerapkan CSR berarti setiap perusahaan didorong untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya karena disinyalir banyak perusahaan yang terkesan bersikap egois dan tidak peduli terhadap lingkungan, bahkan dalam beberapa kasus, kehadiran perusahaan banyak menimbulkan masalah sosial pada lingkungan sekitarnya, sekalipun lingkungan dimana perusahaan berdiri, secara langsung maupun tidak langsung, turut memberikan kontribusi pada kemajuan perusahaan.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan belum meratanya pelaksanaan CSR pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, sebagai indikator lemahnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya,  serta meningkatnya masalah-masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari keberadaan perusahaan,  maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR dimasukkan sebagai kewajiban perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74.

 

B.           Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility

Memperhatikan sejarah kelahiran CSR, sejatinya CSR muncul pada saat hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dimana perusahaan beroperasi, tidak harmonis. Konkretnya, pada saat sebuah perusahaan beroperasi dengan mengedepankan berbagai pendekatan manajerial sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, pada saat yang bersamaan, lingkungan (masyarakat) di sekitar tempat beroperasinya perusahaan harus menanggung berbagai dampak negatif akibat pengelolaan perusahaan tersebut, dengan kata lain keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berjalan paralel dengan kemakmuran warga sekitarnya. Bahkan sebaliknya, masyarakat harus menderita berbagai dampak negatif akibat pengelolaan perusahaan seperti, pencemaran lingkungan, transportasi yang semrawut, timbulnya berbagai penyakit sosial, dan sebagainya.  Padahal menurut Korten dalam Post, et al, seiring dengan semakin besar dan luasnya pengaruh perusahaan terhadap kehidupan masyarakat, perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap keseluruhan lingkungan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab perusahaan[1].

Pada awalnya, dalam komunitas bisnis berkembang pandangan bahwa tanggung jawab perusahaan melulu tertuju pada upaya agar perusahaan dapat dikelola guna menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Karena itu, untuk mengukur kinerja perusahaan tidak dapat dilepaskan dari “apakah perusahaan mampu memberikan profit yang semakin bertambah atau tidak”. Sebaliknya, persoalan apakah perusahaan menaruh kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya dipandang  terpisah dari  strategi perusahaan.

Namun, sejalan dengan semakin lebarnya jurang pemisah antara kemakmuran perusahaan dengan kemiskinan masyarakat, serta banyaknya pola-pola operasi perusahaan yang menyimpang dan berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya, maka tuntutan terhadap perbaikan pengelolaan perusahaan agar lebih menaruh perhatian pada lingkungan sekitar tempat beroperasinya perusahaan, semakin banyak disuarakan, salah satunya melalui penerapan CSR.

Menurut Timotheus Lesmana, secara umum corporate social responsibility atau corporate citizenship dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.[2]

Konsep CSR sebenarnya bukanlah hal yang baru. CSR pertama kali diwacanakan sejak munculnya tulisan Howard Bowen  berjudul  Social Responsibility of the Businessmen pada tahun 1953. CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan pelbagai tindakan-tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.  Dengan demikian, CSR merupakan sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnisnya dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta mendasarkan diri pada prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh United States-based Business for Social Responsibility (BSR), banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang telah mempraktekkan corporate social responsibility antara lain: Meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan brand image dan reputasi perusahaan, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Apabila dikembangkan dengan baik, program corporate social responsibility akan menciptakan suatu kaitan emosional antara masyarakat dengan perusahaan yang nantinya akan berdampak pada brand awareness, dan lama-kelamaan akan berkembang menjadi brand loyalty yang akan menciptakan ekuitas merek yang menguntungkan bagi perusahaan[3]

Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya. CSR memang tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Dalam penerapan CSR, sejatinya terkandung gagasan dimana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Namun, tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan.

Banyak perusahaan yang melaksanakan program/kegiatan yang secara substansial memiliki kemiripan dengan CSR, sekalipun tidak mempergunakan nama CSR. Nama program tersebut, antara lain:  Pemberian/Amal Perusahaan (Corporate Giving/Charity), Kedermawanan Perusahaan (Corporate Philanthropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public Relations), dan Pengembangan Masyarakat (Community Development).

Adanya beberapa alasan yang mendasari diterapkannya CSR oleh perusahaan, antara lain:

Pertama, adanya korelasi yang sangat erat antara keberhasilan perusahaan dengan seberapa besar perusahaan memiliki kepedulian pada lingkungan sekitarnya. Keberhasilan yang dimaksud tidak terbatas pada keberhasilan/keuntungan secara ekonomi;  

Kedua, alasan rasional, yaitu dengan diterapkannya CSR oleh sebuah perusahaan tentunya berdampak positif pada keberlanjutan perusahaan dalam menjalankan usahanya karena hambatan-hambatan non teknis, seperti protes dari masyarakat sekitar, dan unjuk rasa buruh –faktor ini yang paling banyak dihadapi oleh perusahaan-perusahan- relatif dapat dikurangi.

Ketiga, secara ekonomi CSR mampu menghasilkan nilai tambah bagi perusahan, terlebih ditengah-tengah maraknya issu HAM, lingkungan hidup, dan demokratisasi. Sebagaimana diketahui, sekarang ini telah banyak negara yang mulai mengkaitkan penjualan produk perusahaan dengan komitmen perusahaan tersebut pada masalah-masalah HAM, lingkungan hidup, dan demokratisasi. Bahkan, pada saat perusahaan akan mengajukan pinjaman (kredit) ke bank, masalah eco labeling seringkali dijadikan salah satu kritera penentuan diterima tidaknya pengajuan kredit oleh bank.

Menurut hasil sebuah survei[4] yang dilakukan terhadap 1.600 perusahaan di seluruh dunia terdapat sepuluh motivator utama yang memacu perusahaan melaksanakan CSR, yaitu: economic considerations, ethical considerations, innovation and learning, employee motivation, risk management or risk reduction, access to capital or increased shareholder value, reputation or brand, market position or share, strengthened supplier relationships, dan cost savings.

Dunia internasional[5] kemudian bergerak terus dalam upaya menemukan suatu standar  bagi penerapan CSR, sehingga pada bulan September 2004 dibentuklah kelompok kerja di bidang International Standard Organization  (organisasi internasional untuk standarisasi), yang bertugas mengembangkan standar internasional guna menyediakan pedoman mengenai tanggung jawab sosial.

Dalam perkembangannya, kesadaran tentang pentingnya penerapan CSR oleh perusahaan menjadi issu global seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).  Tidak berlebihan apabila banyak negara mulai mengatur ijin masuknya barang (import) ke negaranya dan mengkaitkannya dengan  sejauhmana perusahaan tersebut telah menerapkan CSR.  Sebagai contoh, produk sepatu Nike pernah diboikot oleh masyarakat di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat karena disinyalir pabrik pembuat sepatu Nike di Asia dan Afrika mempekerjakan anak di bawah umur. Contoh lain, banyak negara mulai menerapkan eco labeling terhadap setiap produk yang masuk ke negaranya. Akibatnya, apabila perusahaan dalam beroperasinya tidak memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, misalnya perusahaan melakukan pencemaran lingkungan, maka produknya dilarang masuk ke negara tersebut.

Selama ini, penerapan CSR diidentikkan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup atau masyarakat sekitarnya, padahal dalam penerapannya sangat beragam, meliputi:

1. Social Development. (misalnya, sejauhmana perusahaan memiliki kepedulian terhadap pengembangan masyarakat sekitarnya).

2. Konsumen. (misalnya, sudahkah perusahaan menghasilkan produk yang tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen)

3. Fair Operating Practice. (misalnya, apakah perusahan telah melaksanakan prinsip-prisip berusaha yang fair dan tidak melakukan pola-pola berusaha yang curang, seperti monopoli, oligopoli, dan sebagainya)

4. Lingkungan. (misalnya, apakah perusahaan dalam beroperasinya melakukan pencemaran lingkungan atau tidak).

5. Ketenagakerjaan, (misalnya, apakah perusahaan mempekerjakan anak dibawah umur atau tidak).

6. Hak Asasi Manusia, (misalnya, apakah perusahaan memberikan hak untuk berorganisasi pada karyawannya, hak untuk beribadah, dan sebagainya).

7. Organizational Governance, (misalnya, apakah perusahaan pada saat beroperasi melakukan KKN dengan pemerintah atau tidak).

Menurut Bank Dunia penerapan CSR meliputi: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana kemanusiaan, sedangkan di Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, code of conduct CSR di dalamnya meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM).

Sekalipun CSR berkembang pesat di negara-negara maju, namun tidak berarti  di kawasan Asia CSR jauh tertinggal. Salah satu contoh program CSR yang berkembang di Asia adalah di Perusahaan Kelompok Tata di India. Perusahaan Tata telah menjalankan CSR jauh sebelum istilah CSR muncul. Kode Etik Korporasi Tata dengan tegas menyebutkan bahwa korporasi harus memegang komitmen untuk menjalankan bisnis yang baik bukan hanya patuh pada peraturan perundangan-undangan tetapi juga secara aktif membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat dimana usaha dijalankan.

 

C.           Penerapan CSR di Perseroan Terbatas

Di Indonesia, penerapan CSR  sejatinya bukan hal yang baru,   di luar UUPT No. 40 Tahun 2007 telah ada beberapa perundang-undangan yang mengatur CSR, salah satunya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1e) yang menyatakan: Maksud dan Tujuan pendirian BUMN adalah tutur aktif memberikan bimbinan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Program CSR yang diterapkan pada BUMN dikenal dengan istilah Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).  Tujuan diterapkannya PKBL adalah terjadi peningkatan partisipasi BUMN dalam pemberdayaan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Karena itu, fokus PKBL diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha, khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan miskin.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, CSR diatur dalam Bab V Pasal 74, yang   menyatakan:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutuan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari bunyi pasal di atas terkandung ide dasar yang sarat nilai-nilai sosial serta moral yaitu aktivitas perusahaan diharapkan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perusahaan guna mengejar keuntungan secara ekonomi, tetapi juga menaruh kepedulian pada lingkungan sekitarnya. Sejatinya, kemajuan perusahaan berjalan beriringan dengan kemakmuran dan kesejahteraan lingkungan sekitarnya.

Rendahnya komitmen perusahaan pada lingkungan (sosial) sekitarnya sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari masih  diterapkannya paradigma lama dalam pengelolaan perusahaan, yaitu: keuntungan perusahaan hanya dapat diperoleh pada saat perusahaan mampu  menerapkan strategi perusahaan secara tepat, di luar strategi perusahaan, seperti pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian keuntungan perusahaan. Padahal, adanya pendikotomian antara tujuan ekonomi dan sosial adalah pandangan yang keliru, karena perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya.

Belum berkembangnya CSR dimasa lalu tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai pendapat keliru dalam memandang keuntungan ekonomi perusahaan. Pada masa itu, berkembang pandangan bahwa mencari labalah yang harus diutamakan oleh perusahaan agar perusahaan dapat berkembang dengan baik. Di luar fokus mencari laba hanya akan menganggu efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Contoh perusahaan yang belum secara maksimal menaruh perhatian terhadap CSR dapat digambarkan di bawah ini: Pada saat PT. Freeport selama bertahun-tahun beroperasi di Timika, Provinsi Papua, sehingga mampu memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaannya, ternyata masyarakat disekitar perusahaan masih tetap berada di bawah garis kemiskinan, banyak yang tidak memperoleh pendidikan, lingkungan sekitar tempat tinggal warga tercemar oleh limbah pertambangan sehingga banyak warga yang menderita berbagai penyakit, infra struktur tidak mengalami perbaikan.  Hal yang sama diderita pula oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar Teluk Buyat, sebagai dampak dari beroperasinya perusahaan  pertambangan PT. Newmon Minahasa di Sulawesi Utara. Padahal, rendahnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Misalnya, pada saat PT Freeport diguncang issu terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah tempat beroperasinya, yang berujung pada terjadinya berbagai aksi demonstrasi, baik oleh penduduk lokal maupun aktivis lingkungan, menyebabkan kegiatan perusahaan berhenti beberapa saat. Penghentian operasi perusahaan ini tentunya akan merugikan secara ekonomi karena keuntungan yang seharusnya diperoleh menjadi hilang. Di samping itu, saham PT. Freeport pun mengalami penurunan harga di bursa internasional.

Sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

1.              Keterlibatan langsung.

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.

2.            Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya: Yayasan Sampoerna, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.

3.            Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain: Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

4.            Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Bebarapa contoh penerapan CSR oleh perusahaan di Indonesia telah berjalan dengan baik beberapa di antaranya adalah:

1.    PT. Telkom. Dana kemitraan yang disalurkan secara bergulir kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi hingga Juni 2007 sudah mencapai Rp 423,5 miliar. Tidak kurang dari 6.031 mitra binaan mendapat pelatihan atau kucuran dana dari PT Telkom. Di samping itu, PT Telkom melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah  melakukan berbagai kegiatan dengan fokus utama di bidang pendidikan. Selain melakukan pengadaan infrastruktur internet di 83.000 sekolah dalam program Internet Go to School, serta menangani yayasan-yayasan pendidikan, dilakukan pula pelatihan teknologi dan komunikasi untuk 500 guru selama tahun 2006.

2.    PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menyisihkan dana 5 juta dollar AS atau sekitar Rp 46,5 miliar per tahun untuk melakukan berbagai kegiatan. Agar lebih tepat sasaran, sekitar 1,5 juta dollar AS diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk pelaksanaan CSR. Adapun 3,5 juta dollar AS lainnya dilaksanakan sendiri dengan menggandeng LSM. Fokus kegiatannya terutama membina masyarakat sekitar hutan sehingga dalam praktiknya menggandeng pengelola Taman Nasional Kutai. Selain memberikan pelatihan pertanian organik, dikembangkan pula agrowisata dan pembibitan tanaman-tanaman lokal yang saat ini sudah mengoleksi 30 jenis buah khas Kalimantan Timur.

Sekalipun secara konsepsional penerapan CSR oleh perusahaan terkesan sederhana, namun dalam praktiknya tidak demikian karena di dalamnya menyangkut pengelolaan dana yang relatif besar serta melibatkan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, agar penerapan CSR tidak menyimpang dari tujuannya apalagi dijadikan alat rekayasa untuk memperoleh pencitraan yang baik dari pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengawasan secara memadai terhadap pelaksanaan CSR ini.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengawasi pelaksanaan CSR oleh perusahaan adalah diterapkannya audit eksternal guna mengaudit laporan tahunan perseroan yang mencakup pembangunan berkelanjutan dan masalah CSR. Agar audit eksternal dapat dilaksanakan secara mudah, maka perlu dilakukan standardisasi CSR secara partisipatif, transparan, dan akuntabel yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi.

Upaya lain yang ditempuh dalam mengawasi pelaksanaan CSR adalah dengan memublikasikan penggunaan dana CSR, sehingga publik dapat mengontrol perusahaan yang melaksanakan CSR.

 

D.           Penutup

Penerapan CSR di perusahaan-perusahaan Indonesia ada atau tidak ada pengaturannya dalam UUPT, sejatinya harus diukung oleh semua pihak tidak terkecuali oleh Perusahaan.

CSR hendaknya tidak dipandang sebagai beban bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya tetapi sebaliknya harus dipandang sebagai salah satu corporate strategy. Penerapan CSR hendaknya beranjak dari filosofi “Jika masyarakat tidak berkembang, perusahaan juga akan sulit berkembang”. Karena itu, dalam menerapkan CSR bisa terjadi perusahaan memang tidak mendapatkan profit, namun ada hal penting yang diraih yaitu citra perusahaan.

Agar CSR dapat berkembang, diharapan setiap perusahaan yang telah menerapkan CSR dengan baik, tidak hanya sekedar upaya untuk meraih citra positif dari masyarakat dan pemerintah, memperoleh insentif dari pemerintah, seperti pengurangan pajak, pemberian fasilitas, dan sebagainya.  Hal ini wajar diberikan mengingat CSR yang dilakukan perusahaan secara tidak langsung telah membantu tugas pemerintah di bidang sosial.

Menerapkan paradigma lama yang menyebut bahwa kondisi keuangan yang stabil akan mampu menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, sudah saatnya ditinggalkan karena keberlanjutan perusahaan dipengaruhi pula oleh seberapa besar perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

 


 

DAFTAR PUSTAKA

 

Moir, Lance, 2001, Journal of Corporate Governance 1-2, 2001, What Do We Mean By Corporate Social Responsibility, the Measurement of Corporate Social Behavior, (http://les.man.ac.uk/IPA/ysc/moir.pdf)

Mowen, John C. & Mihael Minor, 2002, Perilaku Konsumen, Terjemahan, Lina Salim, Erlangga, Jakarta.

Post, James E., Anne T. Lawrence & James Weber, Business And Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Ninth Edition, Mc Graw-Hill,Singapore, 1999

Timotheus Lesmana, Program Corporate Social Responsibility yang Berkelanjutan, Majalah Lensa Edisi 1 November 2006,

Ujang Sumarwan, 2002, Perilaku Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Temporal, Paul & Martin Trott, Romancing the Customer, Terjemahan, Kusnandar, Salemba 4, Jakarta, 2002

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

International Survey of Corporate (Social) Responsibility Reporting, 2005

 


 


 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: