Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi

Pembentukan Mutual Legal Assistance sebagai salah satu upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi

Pendahuluan

Di era teknologi informasi sekarang ini, bentuk-bentuk kejahatan mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak jenis kejahatan yang semula sukar untuk dilakukan dengan kemajuan teknologi informasi menjadi hal yang  mudah untuk dilakukan oleh siapa saja.

Salah satu contoh kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan berupa pemalsuan kartu kredit. Dengan perkembangan Internet, kejahatan pemalsuan kartu kredit semakin mudah untuk dilakukan. Sebelum meluasnya pemakaian Internet, pemalsuan kartu kredit hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, tetapi sekarang kondisinya jauh berbeda, seseorang yang bukan ahli sudah mampu untuk menyalahgunakan kartu kredit milik orang lain.

Kondisi lain yang lebih mengkhawatirkan sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi adalah lingkup kejahatan tidak hanya terbatas pada  lingkup lokal atau nasional saja, tetapi sudah mampu menjangkau lingkup internasional. Sebagai contoh, pernah diberitakan dalam Majalah Tempo edisi 22 April 2001, bahwa seorang pemuda bernama Petrus Pangkur berusia 22 tahun, bersama 3 (tiga) rekannya berhasil melakukan pembobolan kartu kredit lewat internet (cracker), dan selanjutnya menggunakan kartu kredit tersebut untuk melakukan berbagai pembelian barang secara tidak sah. Pada bulan Maret dan April 2001, mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain senilai Rp. 5 milyar. Keempat kasus pembobolan kartu kredit ini terungkap setelah ada surat dari Departemen Luar Negeri dan kepolisian internasional. Menurut surat itu, ada nama-nama pembeli barang dari luar negeri dengan kartu kredit lewat Internet. Tapi setelah barang dikirim, kartu kredit itu tidak diakui pemiliknya. Dari keempat tersangka tersebut, polisi mendapatkan 999 nomor kartu kredit yang tersimpan dalam e.mail.

Kejahatan sebagaimana diuraikan di atas hanyalah salah satu jenis kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang perorang dengan modus operandi yang sederhana.

Dewasa ini, terdapat jenis kejahatan yang juga berkembang sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi tetapi sudah melibatkan jaringan internasional yang didukung oleh infrastruktur yang canggih. Kejahatan inilah yang lajim disebut dengan kejahatan transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime). Salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisasi ini adalah pencucian uang (money laundering).

Mengenai hal ini Romli Atmasasmita mengemukakan:

Karakteristik yang sangat menonjol dari kejahatan ini ialah memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup didukung manajemen operasional dan keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (organized crime).[1]

Dengan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan yang dibentuk tentunya berdampak pula pada semakin sukarnya melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Oleh karena itu,  dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional terorganisasi, kerja sama di antara negara-negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral merupakan hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan.

Model kerjasama internasional dalam kaitan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi memiliki banyak bentuk, diantaranya: perjanjian ekstradisi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual assistance in criminal matters), perjanjian tentang transfer dalam proses beracara, dan sebagainya.

Di antara model-model perjanjian tersebut di atas, perjanjian ekstradisi[2] dan perjanjian bantual timbal balik dalam masalah pidana merupakan perjanjian yang sangat penting dalam pengungkapan kejahatan transnasional terorganisasi karena telah terbukti efektif sebagai cara untuk mencegah, menangkap, dan menjatuhi pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional/berdimensi internasional.[3]

Sebagai tambahan, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, di antaranya: Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia yang dimuat dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1974, Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Philipina melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1976, Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Kerajaan Thailand melalui Undang-undang No. 2 Tahun 1978, serta Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan pemerintah Australia pada tahun 1995.

Dari beberapa bentuk perjanjian yang dikemukakan di atas, pada bagian ini penulis akan mencoba membahas mengenai perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance) dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi.


[1] Romli Atmasasmita, Prospek Kerjasama Regional/Internasional dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia, artikel dalam Jurnal Padjadjaran, No. 1 Tahun 1997, hlm. 65

[2] Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalamyurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Mutual Legal Assistance dalam kaitannya dengan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan Mutual Legal Assistance dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.

Mengenai kendala yuridis ini,  Komisaris Jenderal M.A. Erwin, MAP, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan:

Kendala yuridis (dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisasi- penulis) lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara negara anggota ASEAN. Ada negara yang menganut Sistem Continental dan ada pula yang menganut sistem Anglo Saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut Due Process Model/DPM (lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih Crime Control Model/CCM (menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah)[1]

Di samping itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati.

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional)[2]. Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkotika dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (money laundering), dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (double criminality) saja yang memerlukan  penanganan  melalui Mutual Legal Assistance.

Yang dimaksud dengan asas kejahatan ganda (double criminality) adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan (ekstradisi)  adalah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara yang diminta).[3]

Untuk memperjelas mengenai asas double criminality, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (1) sub 2 yang menyatakan: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam pidana.

Pentingnya diterapkan Mutual Legal Assistance dalam penanganan kejahatan yang sifatnya double criminality tidak terlepas dari kenyataan bahwa pengaruh dari kejahatan ini dirasakan oleh lebih dari satu negara. Oleh karena itu,  penanganan kejahatan transnasional terorganisasi yang sifatnya sepihak (hanya oleh satu negara) hanya akan menimbulkan masalah lain yaitu dilanggarnya kedaulatan suatu negara.

Article 18 Transnational Organized Crime Convention merupakan dasar hukum bagi lembaga Mutual Legal Assistance,  bahkan dalam ayat 3 diuraikan secara terinci lingkup Mutual Legal Assistance. Selengkapnya Article 18 ayat 3 Transnational Organanized Crime menyatakan:

Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

(a)      Taking evidence or statements from persons;

(b)      Effecting service of judicial documents;

(c)      Executing searches and seizures, and freezing;

(d)      Examining objects and sites;

(e)      Providing information, evidentiary items and expert evacuations;

(f)        Providing originals or certified copies of relevant documents and record, including government, bank, financial, corporate or business records;

(g)      Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;

(h)      Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;

(i)        Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.

Sebagai perbandingan, Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988 merinci lingkup perjanjian timbal balik dalam masalah pidana yaitu:

(a)      memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;

(b)      meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;

(c)      melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;

(d)      memeriksa obyek dan lokasi;

(e)      menyediakan keterangan dan barang bukti;

(f)        menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;

(g)      mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Dalam perundang-undangan nasional, kebutuhan akan perlunya dibentuk Mutual Legal Assistance dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, salah satunya diwujudkan dalam Pasal 44 Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan:

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Mutual Legal Assistance merupakan lembaga yang relatif efektif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, dibandingkan dengan lembaga ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi dikemukakan oleh Watanabe, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, antara lain: (1) perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum ajektif (acara), (2) mekanisme pelaksanaannya, dan (3) struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut[4]

Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap negara memiliki perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan tertentu. Ketiadaan perjanjian ekstradisi ini tentunya akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang tinggal di negara lain.

Kemungkinan tidak dibentuknya perjanjian ekstradisi di antara negara-negara  dapat pula dilihat dalam Pasal 16 ayat (4) Transnational Organized Crime Conventions. Sekalipun demikian konvensi memberikan jalan keluar yaitu jika perjanjian ekstradisi tidak dibentuk, maka Transnasional Organized Crime Conventions dapat dianggap sebagai dasar pengekstradisian sepanjang menyangkut kejahatan yang diatur dalam konvensi.

Mutual Legal Assistance memiliki cakupan/ruang lingkup yang sangat luas (sebagaimana diatur dalam article 18 Transnational Organized Crime) mulai dari proses pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan berbagai bentuk kejahatan.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa Mutual Legal Assistance memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, khususnya berkaitan dengan kejahatan yang memenuhi asas double criminality sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)  sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Yang patut disayangkan, sekalipun peranan Mutual Legal Assistance dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi cukup penting, tetapi pemerintah Indonesia belum banyak menjalin kerjasama Mutual Legal Assistance dengan negara lain, padahal kejahatan transnasional terorganisasi semakin lama semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.


[1] M.A. Erwin, MAP, Kejahatan Transnasional (transnational crime), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal.

[2] Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara, dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial. Untuk lengkapnya baca Romli Atmasasmita dalam Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

[3] I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam  Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 29

[4] Romli Atmasasmita, op cit, hlm. 71

Penutup

Perkembangan teknologi informasi berdampak besar bagi peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan. Melalui kemajuan teknologi informasi modus operandi kejahatan semakin mudah dilakukan karena didukung oleh sarana pendukung yang semakin canggih serta jangkauan operasinya melintasi batas wilayah negara.

Indonesia dengan wilayah daratan dan garis pantai yang sangat luas berpotensi menjadi daerah yang ideal bagi lalu lintas kejahatan transnasional terorganisasi, baik sebagai tempat transit, sumber, maupun sasaran dari berbagai jenis kejahatan transnasional terorganisasi.

Dengan luas wilayah yang begitu besar, mustahil bagi Indonesia untuk mencegah dan memberantas berbagai kejahatan transnasional terorganisasi hanya dengan kekuatan sendiri, tanpa melibatkan negara lain. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, peranan kerjasama internasional di antara negara-negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral, merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya.

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang sifatnya bilateral, dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi. Di samping itu, Mutual Legal Assistance, secara relatif dapat dipakai guna mengatasi kendala-kendala hukum dan diplomatik yang sering kali muncul bersamaan dengan dilakukannya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi.


Daftar Pustaka

M.A. Erwin, MAP, Kejahatan Transnasional (transnational crime), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal.

I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990

Romli Atmasasmita, Prospek Kerjasama Regional/Internasional dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia, Jurnal Padjadjaran, No. 1  Tahun 1997

————————, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention), Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, Bandung, 2002

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban, Jakarta, 2001

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988

Conventions Against Transnational Organized Crime, Palermo, 2000

Majalah Tempo Edisi 22 April 2001


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: