Diskresi Kepolisian

Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun belakangan ini kondisi perekonomian Indonesia memasuki masa-masa sulit, khususnya pasca krisis global. Dampak negatif dari krisis tersebut tidak saja menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat bersamaan dengan banyaknya perusahaan yang berhenti beroperasi, namun yang lebih memperihatinkan adalah meningkatnya angka kejahatan, mulai dari kejahatan  konvensional (street crime) hingga kejahatan yang berkarakteristik internasional (transnational crime).

Perkembangan kejahatan tersebut tampaknya semakin diberi peluang dengan hadirnya era globalisasi, yang ditandai dengan peningkatan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi pada seluruh aktivitas kehidupan manusia. Tidak berlebihan apabila Polri telah jauh-jauh hari memprediksi fenomena tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Polri 2005-2009 yang menyatakan: Globalisasi tidak lagi mengenal hambatan mobilitas antar negara, telah mendorong peningkatan kejahatan transnasional, mulai dari pencucian uang, narkoba, perdagangan ilegal manusia, sumber alam dan senjata, terorisme dan cyber crimes.

Sekalipun karakteristik kejahatan di era globalisasi semakin variatif, dan cenderung semakin canggih, tidak berarti kejahatan konvensional (street crime) secara otomatis berhenti, faktanya hampir disetiap wilayah, baik di perdesaan maupun perkotaan, kasus kejahatan konvensional tidak pernah mengenal kata berhenti, sebut saja kasus pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, premanisme, dan sebagainya. Ironisnya, pelaku kejahatan tidak lagi terbatas pada orang-orang dewasa tetapi sudah merambah hingga anak-anak di bawah umur.

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur, kita semua sepakat bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas equality before the law, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak dibawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Disinilah pentingnya diskresi (kepolisian) diterapkan.

Penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana, sejatinya tidak hanya dipengaruhi  faktor usia pelaku yang masih di bawah umur, tetapi dalam perkembangannya semakin meluas, seperti dipengaruhi oleh berat ringannya kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, jumlah kerugian yang diderita korban, atau  kehendak dari korban sendiri karena korban merasa apa yang dituntutnya telah dipenuhi oleh pelaku misalnya pelaku telah membayar ganti kerugian atau kompensasi atau pelaku telah menyampaikan permintaan maaf, apabila kasusnya adalah pencemaran nama baik.

Dalam kondisi lingkungan peradilan di Indonesia yang masih sarat dengan permasalahan, seperti lambatnya proses penyelesaian perkara, banyaknya manipulasi selama proses peradilan serta biaya berperkara yang relatif mahal, banyak pihak menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan secara cepat tanpa melibatkan lembaga peradilan (out of court). Harapannya, kedua belah pihak yang berperkara akan sama-sama berposisi sebagai pemenang (win-win solution). Umumnya, cara-cara  ini banyak diterapkan dalam sengketa ekonomi (bisnis) sehingga kemudian muncul istilah Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi, sedangkan untuk penanganan kasus pidana, penyelesaian secara out of court yang diwujudkan dengan cara tidak dilanjutkannya proses penyidikan ke tahap penuntutan, masih jarang dilakukan, sekalipun undang-undang telah memberikan peluang dipergunakannya kewenangan ini

Oleh karena itu, dengan memperhatikan pada munculnya kehendak dari para pihak yang berperkara untuk memperoleh penyelesaian perkara (pidana) secara sederhana dan cepat serta guna mengurangi terjadinya penumpukan perkara, tidak terkecuali memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak, maka dalam tulisan ini saya akan memberikan uraian singkat tentang penggunaan wewenang diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Harapannya, melalui tulisan ini aparat kepolisian tidak lagi menganggap tabu penggunaan wewenang diskresi dalam penegakan hukum pidana, sebaliknya justru semakin banyak menggunakannya guna memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

B.      Penerapan diskresi kepolisian

Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, (1997, 25-26) mengartikan diskresi kepolisian yaitu: an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals. (diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri) Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Sekalipun diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana. Padahal, Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi. Selengkapnya Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:

(1)          Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2)          Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Apabila diperhatikan lebih mendalam, banyak faktor yang menjadi pemicu keengganan aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, di antaranya rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi dipandang sebagai tindakan manipulasi (illegal), ketakutan akan munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara. Padahal, dalam praktik pemeriksaan kasus pidana, ide awal munculnya diskresi lebih banyak berasal dari pihak berperkara, khususnya pihak korban.

Menurut Chryshmanda (2008), tindakan diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

  1. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan, yaitu tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, seperti petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan,
  2. Tindakan diskresi berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual karena pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman pada kebijakan–kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka.

Dalam pemaparannya tentang diskresi, James Q Wilson mengemukakan ada 4 (empat) tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu:

  1. Police-invoked law enforcement, dimana petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya;
  2. Citizen-invoked law enforcement, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat;
  3. Police-invoked order maintenance, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (intermidiate), apakah pimpinannya akan memerintahkan take it easy atau more vigorous; dan
  4. Citizen-invoked order maintenance, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya.

Agar penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

  1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;
  2. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  5. menghormati hak asasi manusia.

3.       Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.       Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4     Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
    1. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
    2. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  2. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
    1. Menghormati hak asasi manusia.
  3. 5. Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengataur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

Selain penerapan diskresi kepolisian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diskresi pun dapat diberlakukan dengan mendasarkan pada hukum adat/kebiasaan setempat. Misalnya, di Bali seringkali penyelenggaraan kegiatan/upacara adat disertai dengan kegiatan sabung ayam, yang mana berdasarkan hukum pidana nasional, dapat dikategorikan sebagai tindakan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Namun aparat kepolisian tidak serta merta menangkapi orang-orang yang sedang melakukan sabung ayam, sekalipun polisi memiliki wewenang untuk melakukannya. Akan tetapi dengan melihat bahwa kegiatan sabung ayam juga merupakan bagian dari kebudayaan/ adat Bali, kepolisian menggunakan hak (diskresi) nya untuk tidak menangkap atau membubarkan orang-orang yang melakukan sabung ayam.

Perlu diperhatikan, sekalipun aparat kepolisian memiliki kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri, hal ini tidak boleh ditafsirkan secara sempit, sehingga aparat kepolisian dengan mudah menerapkan kewenangan diskresi. Oleh karena itu,  lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum serta adanya hukum yang mengatur untuk bertindak, sehingga diskresi harus dilakukan dalam kerangka adanya wewenang yang diberikan oleh hukum.

Terkait penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana, ada beberapa pertimbangan yang umum dijadikan pegangan, antara lain:

  1. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
  2. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
  3. Adanya keinginan agar perkara selesai secara win-win solution, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
  4. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

C.      Jenis tindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi

Pada dasarnya, langkah diskresi kepolisian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian yang diberikan negara. Misalnya dalam kasus tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak,  seperti dalam kasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi pemakai narkoba adalah korban perilaku orang dewasa yang berperan sebagai pengedar. Karena itu, pembinaan yang diterapkan terhadapnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Disinilah kewenangan diskresi untuk dikedepankan karena jika perlakuan terhadap anak-anak disamakan dengan orang dewasa, dikhawatirkan justru akan berdampak negatif terhadap anak-anak di kemudian hari.

Pemidanaan terhadap anak-anak korban narkoba bukan merupakan jalan terbaik karena yang lebih penting adalah rehabilitasi dan pemulihan karena anak-anak adalah masa depan bangsa, terlebih Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak (Convention on the Right of Children), sehingga dengan telah diratifikasinya konvensi hak anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Adrianus Meliala (1988), kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, di antaranya:

  1. Kasus Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita korban;
  2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
  3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  4. Kejahatan ringan (lichte musjdriven) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut;
  5. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
  6. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
  7. Pasal 364 tentang pencurian ringan;
  8. Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
  9. Pasal 379 tentang penipuan;
  10. Pasal 482 tentang penadahan ringan;
  11. Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat pernah dilakukan penelitian oleh Kenneth Culp Davis (1975, 3-7) terkait praktik penegakan hukum di Kepolisian Chicago. Hasil penelitian menyimpulkan, ada beberapa jenis tindak pidana yang dapat dikesampingkan (diskresi), di antaranya:

  1. Seorang petugas menangkap pencuri di toko, polisi kemudian melepaskan karena pemilik toko minta dengan sangat pencuri itu dilepaskan;
  2. Penjualan barang-barang yang tidak ada labelnya adalah pelanggaran, tetapi petugas sering tidak menindak bila jumlahnya tidak besar;
  3. Naik sepeda di trotoar adalah merupakan suatu tindak pidana dan pelanggaran hukum lalu lintas, polisi jarang menegakkan hukum itu kecuali kalau ada hal-hal khusus;
  4. Polisi pernah melepaskan perampok bersenjata karena si korban minta untuk dilepaskan;
  5. Seorang polisi biasanya mendenda seorang remaja pembuat keributan atau melakukan pencurian ringan. Tetapi polisi biasa melepaskannya, bila si pemilik barang merelakannya;
  6. Meludah ditrotoar adalah suatu larangan, didenda 1 sampai dengan 5 dollar AS, tetapi banyak petugas tidak menegakkan ketentuan itu;
  7. Pencuri yang ternyata adalah seorang informan untuk penjualan narkotika akan dilepas oleh polisi, walaupun tidak ada undang-undang narkotika yang mengatur demikian;
  8. Berjudi itu dilarang menurut ketentuan hukum. Tetapi petugas baru bertindak apabila ada pengaduan, sedang petugas yang lain tidak mau melakukannya;
  9. Merokok di tangga berjalan atau lift adalah suatu tindak pidana. Tetapi polisi yang bertugas tidak pernah menegakkan ketentuan itu.

D.      Penutup

Dalam rangka mewujudkan proses penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana serta mengurangi potensi terjadinya konflik yang berkepanjangan di antara pihak-pihak yang berperkara, pada beberapa tahun belakangan ini banyak diterapkan metode penyelesaian perkara yang menekankan pada pola win-win solution.

Dalam perkembangannya, pola win-win solution tidak lagi dimonopoli oleh kasus-kasus kasus perdata (bisnis) tetapi meluas hingga kasus pidana, yang mana dalam kerangka penegakan hukum oleh institusi kepolisian sering diimplementasikan dalam bentuk diskresi kepolisian. Namun demikian, agar diskresi kepolisian tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan manipulasi, maka penerapannya harus dibatasi oleh bingkai-bingkai hukum seperti peraturan perundang-undangan dan etika profesi, serta perlindungan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, penerapan diskresi kepolisian haruslah patut dan masuk akal serta dalam keadaan yang sangat memaksa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: