Polri dalam Perlindungan anak dan KDRT

PERAN POLRI DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pendahuluan

Masalah Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sekarang telah menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya kedua hal di atas memperoleh perhatian serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kedua hal di atas. Meningkatnya pelanggaran terkait perlindungan anak dan KDRT dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah.

Beberapa contoh kasus perlindungan anak dan KDRT yang sempat menjadi perhatian publik di antaranya kasus perkawinan yang menghebohkan antara Pujiono Cahyo Widiyanto atau dikenal dengan nama Syech Puji (43 tahun), pemimpin pondok pesantren Miftahul Jannah di Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dengan gadis cilik Lutfiana Ulfa (12 Tahun) sehingga mendorong Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk turun tangan dalam penyelesaian kasus tersebut yang berujung pada pembatalan perkawinan keduanya atau dugaan KDRT yang dilakukan oleh pimpinan group band Dewa, Ahmad Dhani, sehingga Maia Estianti sempat melaporkan tindakan suaminya ke pihak yang berwajib.

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perlindungan anak dan KDRT yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Ketidakmampuan pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi maraknya kedua masalah tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyaknya korban berjatuhan, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah sudah kehilangan wibawanya sehingga tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia.

Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak serta tertanggulanginya KDRT. Oleh karena itu, dalam tulisan singkat ini, saya akan memberikan gambaran singkat perihal Peran Polri dalam perlindungan anak serta penanggulangan KDRT, dengan harapan melalui tulisan ini, munculnya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, terkesan acuh tak acuh terhadap masalah perlindungan anak dan penanggulangan KDRT, dapat diubah.

Kondisi Perlindungan Anak saat ini

Sejatinya, berbagai kebijakan terkait perlindungan terhadap anak telah banyak disusun, hal ini pertanda bahwa perhatian pemerintah terhadap masalah ini relatif tinggi. Beberapa kebijakan terkait perlindungan anak, di antaranya: Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional, yang secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Di samping itu, Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, Indonesia telah pula meratifikasi Convention on the Rights of Child (Konvensi Hak Anak) menjadi Keppres RI No. 36 Tahun 1990 dan Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Dalam konteks otonomi daerah, telah banyak provinsi yang memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, salah satunya Provinsi Jawa Barat yang telah menyusun Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Namun sangat disayangkan, hingga kini, masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan produk-produk hukum ini, sehingga pada saat terjadi kasus pelanggaran terhadap anak, muncul sikap pembiaran.

Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan anak yang tidak sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya anak-anak yang bekerja di sektor pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children). Padahal, anak adalah sebuah investasi. Anak harus dilihat sebagai aset bangsa yang harus dilindungi keberadaannya karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan anak pada masa kini.

Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.

Terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia di antaranya:

1. Mempekerjakan anak di bawah umur, seperti di jermal, pabrik sepatu, asongan jalanan;

2. Pelibatan anak-anak dalam kampanye partai politik. Padahal, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan larangan pelibatan anak-anak berusia kurang dari 18 tahun dalam kegiatan politik.

3. Kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pekerja seks komersial;

4. Perlakuan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang disamakan dengan orang dewasa;

5. Anak tidak memiliki dokumen-dokumen keadministrasian, misalnya tidak memiliki akte kelahiran.

Kondisi Penanggulangan KDRT saat ini

Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kaum lelaki menjadi oppresion kaum wanita, ataupun juga orang tua sebagai oppresion pada anak– anaknya. Kesemuannya ini mengakibatkan pengaruh yang besar akibat perlakuan dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinate dalam bentuk suatu perilaku agresi yaitu penganiayaan, maupun penyiksaan. Pengaruh dari KDRT dapat berwujud secara fisik ( luka, cacat) maupun secara psikis ( trauma, depresi , rasa rendah diri untuk berhubungan dengan orang lain) bagi kelompok korban, jika tidak ditangani dengan cepat dapat berakibat fatal dalam kehidupan korban

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umumnya (masyarakat kebanyakan) namun banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan bahkan di lingkungan keluarga pejabat, termasuk di kalangan keluarga aparat penegak hukum sendiri. Hal ini pertanda bahwa KDRT merupakan kejahatan yang bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang latar belakang keluarga. Di samping itu, masalah KDRT bukanlah masalah yang terjadi di Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah di seluruh dunia. Khusus untuk masalah KDRT dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu dari 12 critical area of concern hasil pertemuan Konferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing tahun 1995. Oleh karena itu, hadirnya Undang-undang Penghapusan KDRT merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

Undang-undang Penghapusan KDRT merupakan terobosan hukum yang maju, yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah beserta berbagai pihak seperti LSM yang terus aktif memprakarsai pembuatan UU tersebut. Selain sebagai langkah maju, UU Penghapusan KDRT mengakomodir sejumlah ketentuan penting didalamnya seperti lingkup rumah tangga yang menganut paham extended family dimana ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini diperluas sehingga meliputi (a) suami, istri dan anak; (b) orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dirumah tangga dan (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Jadi kekerasan yang terjadi akibat majikan memukul atau menyakiti PRT dapat dikategorikan sebagai KDRT.

Fenomena KDRT sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah ada sejak jaman dulu, hanya saja saat ini perkembangan kasusnya semakin bervariasi. Data dari Kementrian Kordinator Kesejahteraan Rakyat menunjukkan bahwa hingga bulan Mei 2007 terdapat 22 ribu kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan ke aparat kepolisian. Berdasarkan laporan dari berbagai daerah di tanah air, kasus KDRT menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ironisnya, KDRT terhadap pasangan juga makin marak terjadi di lingkungan internal kepolisian. Banyak kasus keinginan bercerai para istri anggota Polisi karena tidak kuat/tahan atas perlakuan kasar dan penganiayaan yang dilakukan oleh para suaminya yang nota bene seorang penegak hukum.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang tekait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;

2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;

3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus – kasus lainnya;

4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki–laki dan perempuan dimana laki–laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak–anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;

5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;

6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Bentuk KDRT yang sering ditemukan dalam keluarga di Indonesia di antaranya:

1. Kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga dan korbannya biasanya adalah pihak wanita /istri. Namun masalah kekerasan seksual masih sering dianggap sebagai masalah domestik, merupakan urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri orang luar.

2. Masalah yang sering mencuat ke permukaan adalah kasus penelantaran rumah tangga dalam kaitannya dengan KDRT misalnya perempuan dicerai tidak punya anak akan mendapat setengah dari gaji suami. Ironisnya, apa yang telah diputuskan oleh hakim ternyata tidak dilaksanakan oleh suami. Padahal, apabila hal ini terjadi, ketentuan pidana dalam UU KDRT adalah suami bisa dihukum penjara tiga tahun atau denda Rp 15 juta;

3. Penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada isteri. Di daerah-daerah tertentu, kasus ini tidak terlalu banyak muncul di permukaan karena berbentur masalah budaya. Budaya merahasiakan persoalan masih kental dalam benak ibu rumah tangga. Meskipun banyak isteri yang babak-belur dianiaya suami, mereka enggan melapor pada pihak yang berwajib;

4. Penelantaran secara ekonomi;

5. Melarang isteri untuk bekerja;

6. Penganiayaan yang juga dilakukan oleh orang tua kepada anak – anaknya juga sering kita dengar yang mengakibatkan anak menderita patah, memar maupun yang sangat parah sampai meninggal dunia.

Peran Polri dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Memperhatikan banyaknya kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak dan KDRT, aparat Polri sebagai salah satu institusi yang konsern terhadap masalah ini telah banyak melakukan upaya konkrit. Beberapa upaya yang telah ditempuh Polri, di antaranya:

1. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus- KDRT dan pelanggaran anak;

2. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;

3. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapanya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT;

4. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor yang dikhususkan pada kejuruan tentang Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian  Pemberdayaan Perempuan;

5. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tantang ketentuan/ peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.

6. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.

Penutup

Setiap insan yang berkeluarga sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, kasih sayang dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan. Hal yang sama terjadi pula dalam kehidupan anak-anak. Masa kecil anak-anak yang seharusnya penuh dengan suasana keceriaan dan cinta kasih justru banyak diwarnai oleh berbagai perlakuan tidak manusiawi, seperti penyiksaan, pelecehan, perlakuan diskriminasi, yang akan berdampak negatif pada perkembangan anak di kemudian hari.

Menghadapi fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas terpanggil untuk secara serius melakukan langkah-langkah konkret guna menanggulanginya, tentunya tanpa mengabaikan peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, mengingat masalah perlindungan anak dan KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: