•September 8, 2011 • Leave a Comment

KEKERASAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN
Beberapa bulan belakangan ini, kekerasan terhadap aparat Polri semakin banyak terjadi. Belum hilang dalam ingatan kita, pada 16 Mei 2011, belasan oknum TNI melakukan penyerangan disertai perusakan terhadap Polsek Kampar sebagai buntut ditahannya seorang pelaku illegal logging. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2011, terjadi kasus penembakan terhadap anggota Polri yang terjadi di Jalan Raya Mes Angkatan Laut, Jatiranggon, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang menyebabkan tewasnya satu orang anggota Polri, Aipda Sugiyantoro, saat korban sedang menggelar patrol rutin keliling bersama satu timnya,
Terlepas dari telah diprosesnya beberapa orang yang diduga menjadi pelaku aksi kekerasan tadi, apabila diperhatikan lebih seksama, beragam kasus kekerasan terhadap anggota Polri, dari tahun ke tahun menunjukkan angka peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ironisnya, peristiwa kekerasan ini justru terjadi ketika Polri sedang melaksanakan Tahapan II dalam rangka Grand Strategi Polri 2005-2025, yaitu Tahapan Partnership Building (Membangun Kemitraan), baik dengan masyarakat maupun instansi lainnya, terkait dengan kerja fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban, dan menciptakan rasa aman.
Kekerasan terhadap aparat penegak hukum yang terjadi pasca era reformasi ini, memang tidak terbatas ditujukan pada anggota Polri, tetapi juga menimpa aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim. Namun, kekerasan terhadap anggota Polri, secara kuantitas tampaknya lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Padahal, pimpinan Polri dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar anggota Polri mampu menjalin komunikasi dan interaksi yang harmonis dengan semua elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif..
Oleh karena itu, ditengah-tengah perayaan Hari Ulang Tahun Polri yang ke-65, sudah sepatutnya kita sebagai bagian dari insan Bhayangkara mulai melakukan perenungan, apa sesungguhnya yang terjadi sehingga Polri yang diharapkan menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, justru bagi sebagian pihak dipandang sebagai seteru, sehingga layak untuk dilawan.

Kekerasan sebagai masalah sosial
Aksi kekerasan yang selama ini banyak terjadi di Indonesia, sesungguhnya tidak hanya menimpa aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang memang ditinjau dari karakteristik profesinya selalu berada dalam pusaran konflik (sengketa), sehingga tidak aneh apabila “pengawal keadilan” tersebut selalu menjadi sasaran kekerasan dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan yang dibuatnya, namun juga menimpa masyarakat secara perorangan maupun kelompok, seperti kekerasan terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu, kekerasan terhadap pelaku usaha, kekerasan antar suporter sepak bola, dan sebagainya. Melihat pada fenomena tersebut, tidak berlebihan apabila di Indonesia, kekerasan dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif guna menunjukkan ketidakpuasannya terhadap suatu hal, baik berupa kebijakan, tindakan ataupun pandangan.
Terkait munculnya beragam aksi kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Galtung (Nitibaskara, 2001) menyebutkan: Dewasa ini dan kemungkinannya dimasa yang akan datang paling tidak ada beberapa jenis kekerasan yang dapat mengancam kemanusiaan secara dominan, yakni:
1. Kekerasan terhadap alam (ecological crime);
2. Kekerasan terhadap diri sendiri, seperti stress, bunuh diri, minuman keras dan sebagainya;
3. Kekerasan terhadap keluarga, seperti child abuse dan women abuse, yang dilakukan melalui penggunaan fisik maupun verbal;
4. Kekerasan terhadap individu, seperti pencurian, perampokan, perkosaan, dan pembunuhan;
5. Kekerasan terhadap organisasi, yang dalam pengungkapannya dapat berupa korupsi dan penyalahgunaan antar kelompok, antar kelas dan antar bangsa atau Negara;
6. Kekerasan terhadap dunia lain, berupa kekerasan antar planet.
Apabila dilihat dari pelakunya, maka dapat dibedakan antara kekerasan individual, yang dilakukan oleh orang perorang dan kekerasan kolektif yang dilakukan kelompok masyarakat. Khusus untuk kekerasan yang terjadi di Indonesia, pelaku perorangan maupun kelompok intensitasnya relatif sama banyak, sekalipun efek negatif yang ditimbulkan akibat kekerasan kelompok masyarakat lebih besar dibandingkan dengan perorangan.

Penyebab aksi kekerasan
Beberapa kasus kekerasan (penyerangan) yang menimpa individu maupun institusi Polri, tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam beberapa kasus, selalu timbul karena sebelumnya ada peristiwa yang menjadi pemicu, seperti pada kasus penyerangan Polsek Kampar, dimana pelaku penyerangan berupaya membebaskan temannya, seorang sopir truck yang ditahan di Polsek Kampar karena diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana illegal logging. Dalam kasus lain, penyerangan terjadi sebagai buntut dari keributan antara anggota Polri dengan anggota masyarakat akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, ada juga kasus kekerasan terhadap anggota Polri yang tidak didahului oleh peristiwa sebelumnya, minsalnya penembakan polisi akibat salah sasaran.
Apabila memperhatikan kasus kekerasan terhadap aparat Polri yang selama ini terjadi, tampaknya selalu berakar pada munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap sosok Polri yang selama ini diharapkan bertindak sebagai pelindung, pengayom sekaligus pelayan masyarakat. Masyarakat memandang Polri tidak lagi independent dan berpihak kepada pencari keadilan, karena ketika menangani suatu perkara, aparat Polri telah berubah menjadi alat bagi pihak penguasa, baik secara ekonomi, politik, maupun hukum. Akibatnya, ketika muncul kasus kekerasan terhadap Polri, simpati masyarakat terhadap Polri sukar diharapkan, justru yang terjadi adalah sikap antipati.
Beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya sikap antipati masyarakat terhadap anggota Polri, sehingga berimbas pada terjadinya kasus kekerasan, di antaranya:
1. Masih dijumpainya sikap anggota polri yang terkesan arogan sehingga memposisikan masyarakat sebagai sub-ordinasi. Kondisi ini semakin nampak ketika masyarakat sedang membutuhkan pelayanan dari aparat kepolisian;
2. Spirit de corps yang dilaksanakan secara tidak proporsional, sehingga institusi dengan mudah memberikan perlindungan kepada anggota Polri sekalipun nyata-nyata anggota tersebut melakukan kesalahan;
3. Lemahnya pengawasan pimpinan terhadap perilaku anggota, sehingga perilaku anggota Polri yang menyimpang tidak mudah dipantau;
4. Harapan masyarakat agar pimpinan dapat menindak tegas anggota yang bersalah tidak terwujud sehingga masyarakat memandang bahwa penyelesaian yang terbaik adalah melalui cara mereka sendiri;
5. Transparansi terhadap proses pemeriksaan anggota Polri belum berjalan dengan baik, sehingga masyarakat memandang bahwa institusi Polri terkesan menutup-nutupi;
6. Munculnya anggapan bahwa Polri merupakan bagian dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan baik secara ekonomi, maupun politik, sehingga ketika ada konflik dengan masyarakat, Polri selalu dipandang berhadap-hadapan dengan masyarakat.

Upaya yang dilakukan
Kasus kekerasan yang menimpa aparat Polri harus segera diakhiri. Penghentian tindak kekerasan oleh masyarakat tidak dapat dihentikan apabila Polri tidak segera melakukan pembenahan ke dalam. Oleh karena itu, agar kasus kekerasan terhadap Polri dapat segera diakhiri, maka diperlukan beragam upaya konkrit, di antaranya:
1. Polri perlu secara konsisten dan kosekwen membangun citra sebagai ‘sahabat masyarakat’ dan bukan sebaliknya sebagai ‘musuh masyarakat’, karena tugas polisi sebenarnya selalu berhubungan dengan masyarakat.
2. Polri tidak boleh menjadi alat bagi penguasa, guna mempertahankan status quo, karena Polri dibangun bukan untuk melanggengkan kekuasaan tetapi semata-mata untuk melayani masyarakat;
3. Dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pola kerja yang transparan dan akuntabel harus selalu dikembangkan agar Polri tidak dicap sebagai organisasi tertutup;
4. Sikap spirit de corps yang tidak proporsional harus segera dihilangkan. Polri harus berani menindak anggotanya yang melanggar hukum sekalipun dalam jangka pendek hal tersebut dapat mencoreng citra Polri, namun dalam jangka panjang akan meningkatkan citra Polri dimata masyarakat. Sama halnya dengan obat, sekalipun rasanya pahit, tetapi akan bermanfaat dikemudian hari.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, aparat Polri harus tetap mengedepankan pendekatan humanis, karena pendekatan demikian dapat meredam terjadinya benturan.
Penutup
Munculnya aksi kekerasan terhadap Polri, baik sebagai individu maupun institusi, hendaknya dijadikan sebagai bahan perenungan bagi segenap insan bhayangkara untuk menilai apakah kiprahnya selama ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Memandang setiap aksi kekerasan sebagai sebuah perseteruan antara Polri dengan masyarakat, tentu bukanlah cara pandang yang tepat, karena bagaimanapun juga ibu kandung Polri sejatinya adalah masyarakat.
Oleh karena itu, di usianya yang ke-65, diharapkan Polri dituntut mampu menampilkan sosok yang profesional ditengah-tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, baik dalam kedudukannya sebagai pelindung, pengayom maupun pelayan masyarakat. Menempatkan Polri sebagai institusi yang tertutup dan tidak siap menjadi pelayan masyarakat, tidak saja akan menjauhkan Polri dari masyarakat, tetapi memberi peluang bagi terjadinya aksi kekerasan.
Selamat Hari Bahayngkara yang ke-65

Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga dan Memelihara Kamtibmas

•March 7, 2011 • Leave a Comment

Dalam liputan di beberapa mass media lokal maupun nasional, kita semua dikejutkan dengan gambaran faktual terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang semakin memprihatinkan, tidak saja dikarenakan adanya peningkatan angka kejahatan tetapi juga munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak pernah terprediksi sebelumnya.

Belum tuntas penyidikan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap beberapa anak di bawah umur yang sempat menggegerkan masyarakat ibu kota, sudah muncul kasus penculikan anak yang berawal dari perkenalan melalui facebook. Begitupun, belum genap satu tahun pemberlakuan undang-undang narkotika yang baru, aparat kepolisian telah berhasil membongkar beberapa tempat produksi narkotika berskala besar, seakan hendak memberikan peringatan pada aparat penegak hukum bahwa berubahnya undang-undang narkotika tidak serta merta mengurungkan niat mereka untuk berhenti memproduksi barang haram ini.

Munculnya beragam masalah sosial kriminal yang melanda tanah air, seakan membuktikan kebenaran pernyataan Kapolri yang memprediksi bahwa di Tahun 2010 akan ada 7 (tujuh) kejahatan Kamtibmas. Bahkan sejumlah jenis ancaman akan mengalami peningkatan. Ketujuh jenis kejahatan tersebut adalah, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan penganiayaan, kejahatan dijalanan (street crime), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pemerasan dan premanisme. Selanjutnya Kapolri juga memprediksi, kejahatan narkoba baik nasional, regional dan internasional, akan terus mewarnai bahkan cenderung meningkat pada 2010.

Beragam kondisi instabilitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah perkotaan, tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas, yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Kebutuhan akan pentingnya terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri, karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana antara masyarakat dan Polri terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material, sehingga mengharapkan aparat Polri untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas tanpa dukungan masyarakat adalah tindakan sia-sia, khususnya ditengah-tengah beragam keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Polri.

Apabila diperhatikan lebih mendalam, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah Kamtibmas, di antaranya

1.     Kondisi perekonomian yang belum stabil, baik makro maupun mikro. Secara makro, dengan perekonomian Negara yang tidak kunjung membaik menyebabkan lapangan kerja semakin sempit karena aktivitas perekonomian lambat bergerak. Akibatnya, angka pengangguran semakin tinggi. Secara mikro, banyaknya anggota masyarakat yang menganggur berpotensi meningkatnya angka kriminalitas, sementara biaya pemenuhan keperluan dan kebutuhan ekonomi sehari-hari semakin tinggi.

2.  Tidak maksimalnya perangkat institusi dan hukum untuk menjaga dan mengendalikan kamtibmas di masyarakat. Ketidakmaksimalan perangkat institusi dan hukum seringkali menjadi faktor sulitnya menjaga dan mengendalikan Kamtibmas, apalagi jika antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang melanggar terjadi kolusi sehingga menyebabkan masyarakat semakin antipati terhadap aparat penegak hukum.

3.  Ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi sosial dilingkungannya turut mendorong terjadinya instabilitas sosial. Masyarakat yang seharusnya melaporkan beragam masalah sosial yang terjadi di lingkungannya kepada aparat berwajib namun justru bersikap diam akan menyebabkan kondisi instabilitas tetap tumbuh dan berkembang tanpa bisa di atasi. Ironisnya, banyak anggota masyarakat yang justru terlibat dalam aktivitas menyimpang tersebut.

4.   Hilangnya sikap keteladanan yang seharusnya diberikan oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan (dalam arti luas). Contoh, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, tokoh masyarakat turut serta dalam aktivitas kriminal, tokoh agama yang melindungi para pelaku kriminal karena pelaku kriminal secara periodik telah membantu aktivitas keagamaan, dan sebagainya

Demikian kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mendorong perlunya peran serta aktif dari segenap anggota masyarakat dalam mendukung terwujudnya kondisi Kamtibmas yang kondusif. Hal ini dapat terjadi karena masyarakatlah sebenarnya yang lebih memahami dan mengerti tatacara menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungannya masing-masing. Polisi lebih kepada fasilisator, narasumber, dan pengendali manakala terjadi penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, di antaranya:

1.    Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat secara aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kondisi Kamtibmas yang terjadi di wilayahnya.

2.   Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi-aksi kriminal;

3.  Mengaktifkan kembali gerakan Sadarkum pada semua tingkat kehidupan masyarakat.

4.  Komponen masyarakat secara rutin menjalin kerjasama dan komunikasi dengan aparat Kepolisian guna menginventarisir berbagai potensi gangguan yang dapat muncul sekaligus mencari solusinya;

5.  Apabila muncul ketidaksepahaman terhadap suatu kebijakan disalurkan melalui sarana yang tepat tidak dilakukan secara anarkis yang justru akan memunculkan permasalahan sosial yang baru.

6.  Tidak mudah terpancing dengan issu-issu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tetapi berupaya meredam agar issu tersebut tidak meluas.

Penutup

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas sejatinya tidak sekedar membantu aparat Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat (empowerment). Masyarakat diberdayakan sehingga tidak semata-mata sebagai obyek dalam penyelengaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas dapat menjadi pemicu maraknya kasus-kasus kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah adanya kebersamaan antara aparat Polri dan masyarakat karena kebersamaan menjanjikan kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang besar hanya dapat diraih melalui kebersamaan.

REFORMASI BIROKRASI POLRI

•March 7, 2011 • Leave a Comment

PEMANTAPAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI POLRI

Bergulirnya era globalisasi yang ditandai munculnya persaingan ketat di berbagai bidang, mensyaratkan Indonesia untuk menata kembali sistem birokrasi yang selama ini dipergunakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adanya pemikiran demikian, semata-mata dilatarbelakangi masih berkembangnya pola birokrasi yang cenderung inefisien, menyalahgunakan wewenang, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bahkan dalam keadaan tertentu, birokrasi sering dijadikan sebagai wahana untuk mempertahankan status quo dan kekuasaan yang monopolistik, sehingga prinsip-prinsip birokrasi ideal yang bercirikan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, serta kemitraan, sama sekali diabaikan.

Buruknya model birokrasi di Indonesia nampaknya bukan hanya menjadi sorotan masyarakat Indonesia, namun sudah menjadi catatan tersendiri bagi lembaga-lembaga internasional, satu di antaranya adalah dari Political and Economics Risk Consultancy (PERC). Menurut PERC, sebuah lembaga konsultasi Internasional yang berbasis di Hongkong,  sistem birokrasi Indonesia harus segera ditata kembali karena berdasarkan hasil penelitian PERC, birokrasi Indonesia dinilai termasuk paling buruk dan belum mengalami perbaikan berarti. Kualitas birokrasi Indonesia memperoleh skor 8,0, dari kisaran nol untuk nilai terbaik dan 10 untuk nilai terburuk. Penilaian ini diberikan setelah PERC melakukan serangkaian survey terhadap kaum expatriat berdasarkan persepsi dan pengalamannya dalam memperoleh pelayanan.

Tanpa perlu memperhatikan hasil penelitian PERC di atas, secara kasat mata kita semua sudah mengetahui bahwa pelayanan birokrat di Indonesia jauh dari kesan profesional, untuk tidak mengatakan sangat buruk. Birokrat muncul layaknya raja-raja kecil yang harus selalu memperoleh berbagai keistimewaan, sehingga tanpa sadar telah melupakan filosofi dasar seorang birokrat yakni mereka sesungguhnya adalah pelayan masyarakat. Tidak aneh apabila dalam lingkungan birokrasi Indonesia muncul anekdot, “kalau bisa diperlama mengapa harus dipercepat”, untuk menggambarkan model pelayanan birokrat yang tidak berlandaskan pada pelayanan dan kepuasan masyarakat (costumer satisfactory). Padahal, peranan birokrasi dalam suatu negara sebenarnya sangat baik, yaitu berkedudukan sebagai instrumen penyeimbang mekanisme pasar. Peran birokrasi seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendayagunakan segala potensi yang dimiliki bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Kinerja birokrasi pemerintah Indonesia memang masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh ukuran birokrasi yang masih relatif besar, susunan organisasi pemerintah yang masih belum sepenuhnya mengacu pada kebutuhan, pembagian tugas antar instansi/unit yang kurang jelas, aparat kurang profesional, prosedur standar yang belum tersedia secara baku serta sistem pengawasan yang masih belum efektif (Hardijanto, 2002 : 89). Akibatnya, pada saat masyarakat meminta pelayanan kepada masyarakat, muncul kondisi-kondisi sebagai berikut:

1.   Prosedur yang harus ditempuh guna memperoleh pelayanan sangat  panjang dan bertele-tele;

2.   Waktu yang dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis relatif lama karena waktu banyak terbuang untuk “bernegosiasi”, khususnya dengan pejabat-pejabat pemerintah;

3.  Beragam kutipan (pungutan liar) dilakukan pada saat meminta pelayanan. Apabila tidak disertai “uang terimakasih” jangan harap urusan selesai dengan cepat karena orientasi berkerja adalah  keuntungan materi bukan kepuasaan masyarakat;

4.  Tidak transparan dalam memberikan pelayanan. Padahal, melalui transparansi (keterbukaan), pengawasan akan mudah dilakukan baik oleh institusi maupun masyarakat;

5.      Tidak pasti (uncertainty), artinya pelayanan yang diberikan tidak memiliki kepastian, baik jangka waktu, mekanisme, biaya, maupun petugas yang akan menanganinya.

Birokrasi yang belum optimal tentu akan memiliki dampak negatif, tidak saja pada lemahnya daya saing Indonesia dalam komunitas internasional, namun yang lebih memprihatinkan, kondisi ini seakan perlambang ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan iklim yang kondusif bagi beragam aktivitas warga negaranya, yang pada akhirnya bermuara pada semakin terpuruknya Indonesia diberbagai aspek.

Belum optimalnya iklim birokrasi sebagaimana diuraikan di atas, terjadi pula di tubuh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai institusi yang di dalamnya melekat tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tidak aneh apabila pada saat masyarakat meminta layanan kepolisian (dalam arti luas), bermunculan komentar sumbang seperti diskriminatif, arogan, lambat merespon, minta dilayani, berorientasi materi, dan sebagainya. Ironisnya, komentar yang serupa keluar pula dari mulut anggota Polri pada saat berhadapan dengan instusi di atasnya (atasan), seperti pada saat mengajukan pencairan anggaran,  permohonan mengikuti pendidikan, promosi, mutasi dan sebagainya.

Dari beragam faktor yang mempengaruhi belum optimalnya birokrasi di lingkungan internal Polri, saya berpendapat aspek kepemimpinan (sumber daya manusia) Polri memberikan andil yang tidak sedikit, sehingga komentar miring terhadap kinerja Polri, baik individu maupun lembaga, terus menerus mengalir. Kepemimpinan Polri yang diharapkan menjadi faktor penggerak terwujudnya efisiensi dan efektifitas organisasi serta kepuasan masyarakat, justru sebaliknya menjadi faktor penghambat. Sekalipun demikian saya tidak menafikan faktor lain yang juga memberikan kontribusi terhadap buruknya birokrasi di tubuh institusi Polri, seperti lingkungan kerja, anggaran, sarana prasarana pendukung, tidak terkecuali gaji yang belum seimbang dengan beban kerja.

Faktor kepemimpinan memang memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketergantungan organisasi kepada unsur manusia bukannya menjadi semakin bertambah sedikit melainkan sebaliknya bertambah besar. Hanya saja, terjadi perubahan terhadap kualitas manusia yang dibutuhkan. Semula yang dibutuhkan adalah orang yang kuat sehingga dapat bekerja keras berdasarkan kekuatan ototnya (musclepower), sekarang yang dibutuhkan adalah orang yang bekerja cerdas (brainware).

Menurut Sondang P Siagian (1980, 97), kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama, sedangkan Filley dan House, sebagaimana dikutip oleh Syafuan Rozi (2000) berpendapat: Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok, menuju kearah penentuan tujuan dan mencapai tujuan, artinya kepemimpinan merupakan jantungnya organisasi, sehingga pada saat kepemimpinan dalam suatu organisasi tidak berjalan dengan baik maka cepat atau lambat organisasi akan mati. Melalui kepemimpinan seorang pemimpin mengubah tindakan atau perilaku beberapa anggota kelompok atau bawahan, sehingga bawahan menerima pengaruh dari pemimpin karena pemimpinnya mempunyai kepribadian dan kemampuan untuk memimpin sehingga disukai dan dihormati, bukan hanya karena para pemimpin tersebut mempunyai posisi memegang jabatan dan kekuasaan secara formal.

Reformasi Birokrasi Polri

Reformasi birokrasi di tubuh Polri sangat diperlukan tidak saja dalam rangka mewujudkan tantangan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), namun yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu upaya mewujudkan kepercayaan masyarakat, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesi (Renstra Polri 2010-2014) BAB II angka 4 a yaitu: Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, seiring bergulirnya beragam tuntutan masyarakat kepada Polri agar Polri mampu menampilkan sosok profesional, maka  reformasi birokrasi Polri hendaknya dipandang sebagai jembatan menuju terwujudnya cita-cita luhur tersebut.

Berbicara mengenai reformasi birokrasi di tubuh Polri tentunya tidak dapat dipisahkan dari beragam aspek yang mempengaruhinya, di antaranya:

1.     Pekerjaan dengan keahlian, artinya dalam setiap pelaksanaan tugas, baik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, setiap anggota Polri dituntut melaksanakannya berdasarkan pada keahlian yang melekat pada dirinya agar diperoleh hasil kerja yang berkualitas;

2.     Inovatif dan selalu ingin berkembang. Ditengah-tangah beragam masalah sosial kemasyarakatan yang semakin kompleks, kemampuan berinovasi menjadi prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri. Kemampuan berinovatif hanya dapat diperoleh apabila didukung oleh kemampuan dan keterampilan yang memadai.

3.   Mengandalkan team work. Dalam sebuah organisasi modern, seperti halnya organisasi Polri, pola kerja mandiri atau sekedar mengandalkan pribadi-pribadi tertentu dalam menyelesaikan tugas kepolisian harus segera ditinggalkan. Kemampuan individu memiliki keterbatasan sementara beban kerja semakin meningkat. Oleh karena itu, kerja secara kelompok merupakan solusinya.

4.    Hubungan antara Polri dan masyarakat setara. Membangun kemitraan (partnership building) dengan masyarakat harus selalu diupayakan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya ditengah-tengah beragam keterbatasan yang dimiliki oleh Polri. Polri tidak boleh lagi menempatkan masyarakat sebagai bawahan (sub ordinasi) agar terjalin interaksi yang harmonis di antara keduanya.

5.    Implementasi prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan. Guna menjawab tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, penerapan prinsip efisiensi, transparansi, efektifitas dan keadilan harus senantiasa dinternalisasikan dalam tubuh Polri.

Upaya mewujudkan reformasi birokrasi

Kepemimpinan lahir sebagai suatu konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia yang terlahir sebagai individu yang memiliki ketergantungan sosial (zoon politicon) yang sangat tinggi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya (homo sapiens). Dalam upaya memenuhi kebutuhannya tersebut manusia kemudian menyusun organisasi dari yang terkecil sampai yang terbesar sebagai media pemenuhan kebutuhan serta menjaga berbagai kepentingannya. Bermula dari hanya sebuah kelompok, berkembang hingga menjadi suatu bangsa. Dalam konteks inilah, sebagaimana dikatakan Plato dalam filsafat negara, lahir istilah kontrak sosial dan pemimpin atau kepemimpinan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, faktor kepemimpinan memegang peranan penting dalam mengupayakan terwujudnya reformasi birokrasi di tubuh Polri, sehingga kearah mana masa depan organisasi Polri akan dibawa sangat tergantung pada pola kepemimpinan Polri yang diterapkan. Hal ini dapat diraih melalui:

1.   Dibangunnya birokrasi yang berkultur dan struktur organisasi yang rasional dan egaliter, bukan irasional;

2.   Hindari penggunaan budaya minta petunjuk dari atasan.

3. Perlu dibiasakan mencari cara-cara baru yang praktis untuk memberikan pelayanan kepada publik;

4.  Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  harus memposisikan  sebagai pelayan masyarakat dengan tetap mengacu pada  penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;

5.   Rekruitmen sumber daya manusia dilakukan secara transparan dan fair, misalnya melalui fit and proper test, bukan mengangkat karyawan atau pimpinan atas dasar kolusi dan nepotisme, guna menghasilkan birokrat yang profesional;

6.  Training harus berorientasi kepada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Bukan training yang sifatnya hanya menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara.

7.  Memberikan penghargaan dan imbalan gaji berdasarkan pencapaian prestasi atau bobot kerja yang dihasilkan (reward merit system) bukan hubungan kerja yang kolutif, tidak mendidik, tidak fair dan diskriminatif.

Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja terhadap semua personil yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan

Penutup

Reformasi birokrasi hanya dapat terwujud di tubuh Polri apabila Polri diawaki oleh sumber daya manusia dengan kepemimpinan yang ideal sehingga mampu mengorganisir semua sumber daya yang ada. Membiarkan Polri berjalan tanpa didukung kepemimpinan ideal sama halnya membiarkan masalah bertumpuk di tubuh Polri.  Oleh karena itu, memperbaiki aspek kepemimpinan  Polri jauh lebih penting daripada mereformasi struktur, sistem dan kelembagaan birokrasi, sebagaimana pepatah menyebutkan  yang terpenting adalah  the man behind the gun.

Reformasi Birokrasi Polri

•March 7, 2011 • Leave a Comment

PEMANTAPAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI POLRI

Bergulirnya era globalisasi yang ditandai munculnya persaingan ketat di berbagai bidang, mensyaratkan Indonesia untuk menata kembali sistem birokrasi yang selama ini dipergunakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adanya pemikiran demikian, semata-mata dilatarbelakangi masih berkembangnya pola birokrasi yang cenderung inefisien, menyalahgunakan wewenang, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bahkan dalam keadaan tertentu, birokrasi sering dijadikan sebagai wahana untuk mempertahankan status quo dan kekuasaan yang monopolistik, sehingga prinsip-prinsip birokrasi ideal yang bercirikan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, serta kemitraan, sama sekali diabaikan.

Buruknya model birokrasi di Indonesia nampaknya bukan hanya menjadi sorotan masyarakat Indonesia, namun sudah menjadi catatan tersendiri bagi lembaga-lembaga internasional, satu di antaranya adalah dari Political and Economics Risk Consultancy (PERC). Menurut PERC, sebuah lembaga konsultasi Internasional yang berbasis di Hongkong,  sistem birokrasi Indonesia harus segera ditata kembali karena berdasarkan hasil penelitian PERC, birokrasi Indonesia dinilai termasuk paling buruk dan belum mengalami perbaikan berarti. Kualitas birokrasi Indonesia memperoleh skor 8,0, dari kisaran nol untuk nilai terbaik dan 10 untuk nilai terburuk. Penilaian ini diberikan setelah PERC melakukan serangkaian survey terhadap kaum expatriat berdasarkan persepsi dan pengalamannya dalam memperoleh pelayanan.

Tanpa perlu memperhatikan hasil penelitian PERC di atas, secara kasat mata kita semua sudah mengetahui bahwa pelayanan birokrat di Indonesia jauh dari kesan profesional, untuk tidak mengatakan sangat buruk. Birokrat muncul layaknya raja-raja kecil yang harus selalu memperoleh berbagai keistimewaan, sehingga tanpa sadar telah melupakan filosofi dasar seorang birokrat yakni mereka sesungguhnya adalah pelayan masyarakat. Tidak aneh apabila dalam lingkungan birokrasi Indonesia muncul anekdot, “kalau bisa diperlama mengapa harus dipercepat”, untuk menggambarkan model pelayanan birokrat yang tidak berlandaskan pada pelayanan dan kepuasan masyarakat (costumer satisfactory). Padahal, peranan birokrasi dalam suatu negara sebenarnya sangat baik, yaitu berkedudukan sebagai instrumen penyeimbang mekanisme pasar. Peran birokrasi seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendayagunakan segala potensi yang dimiliki bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Kinerja birokrasi pemerintah Indonesia memang masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh ukuran birokrasi yang masih relatif besar, susunan organisasi pemerintah yang masih belum sepenuhnya mengacu pada kebutuhan, pembagian tugas antar instansi/unit yang kurang jelas, aparat kurang profesional, prosedur standar yang belum tersedia secara baku serta sistem pengawasan yang masih belum efektif (Hardijanto, 2002 : 89). Akibatnya, pada saat masyarakat meminta pelayanan kepada masyarakat, muncul kondisi-kondisi sebagai berikut:

1.   Prosedur yang harus ditempuh guna memperoleh pelayanan sangat  panjang dan bertele-tele;

2.   Waktu yang dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis relatif lama karena waktu banyak terbuang untuk “bernegosiasi”, khususnya dengan pejabat-pejabat pemerintah;

3.  Beragam kutipan (pungutan liar) dilakukan pada saat meminta pelayanan. Apabila tidak disertai “uang terimakasih” jangan harap urusan selesai dengan cepat karena orientasi berkerja adalah  keuntungan materi bukan kepuasaan masyarakat;

4.  Tidak transparan dalam memberikan pelayanan. Padahal, melalui transparansi (keterbukaan), pengawasan akan mudah dilakukan baik oleh institusi maupun masyarakat;

5.      Tidak pasti (uncertainty), artinya pelayanan yang diberikan tidak memiliki kepastian, baik jangka waktu, mekanisme, biaya, maupun petugas yang akan menanganinya.

Birokrasi yang belum optimal tentu akan memiliki dampak negatif, tidak saja pada lemahnya daya saing Indonesia dalam komunitas internasional, namun yang lebih memprihatinkan, kondisi ini seakan perlambang ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan iklim yang kondusif bagi beragam aktivitas warga negaranya, yang pada akhirnya bermuara pada semakin terpuruknya Indonesia diberbagai aspek.

Belum optimalnya iklim birokrasi sebagaimana diuraikan di atas, terjadi pula di tubuh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai institusi yang di dalamnya melekat tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tidak aneh apabila pada saat masyarakat meminta layanan kepolisian (dalam arti luas), bermunculan komentar sumbang seperti diskriminatif, arogan, lambat merespon, minta dilayani, berorientasi materi, dan sebagainya. Ironisnya, komentar yang serupa keluar pula dari mulut anggota Polri pada saat berhadapan dengan instusi di atasnya (atasan), seperti pada saat mengajukan pencairan anggaran,  permohonan mengikuti pendidikan, promosi, mutasi dan sebagainya.

Dari beragam faktor yang mempengaruhi belum optimalnya birokrasi di lingkungan internal Polri, saya berpendapat aspek kepemimpinan (sumber daya manusia) Polri memberikan andil yang tidak sedikit, sehingga komentar miring terhadap kinerja Polri, baik individu maupun lembaga, terus menerus mengalir. Kepemimpinan Polri yang diharapkan menjadi faktor penggerak terwujudnya efisiensi dan efektifitas organisasi serta kepuasan masyarakat, justru sebaliknya menjadi faktor penghambat. Sekalipun demikian saya tidak menafikan faktor lain yang juga memberikan kontribusi terhadap buruknya birokrasi di tubuh institusi Polri, seperti lingkungan kerja, anggaran, sarana prasarana pendukung, tidak terkecuali gaji yang belum seimbang dengan beban kerja.

Faktor kepemimpinan memang memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketergantungan organisasi kepada unsur manusia bukannya menjadi semakin bertambah sedikit melainkan sebaliknya bertambah besar. Hanya saja, terjadi perubahan terhadap kualitas manusia yang dibutuhkan. Semula yang dibutuhkan adalah orang yang kuat sehingga dapat bekerja keras berdasarkan kekuatan ototnya (musclepower), sekarang yang dibutuhkan adalah orang yang bekerja cerdas (brainware).

Menurut Sondang P Siagian (1980, 97), kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama, sedangkan Filley dan House, sebagaimana dikutip oleh Syafuan Rozi (2000) berpendapat: Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok, menuju kearah penentuan tujuan dan mencapai tujuan, artinya kepemimpinan merupakan jantungnya organisasi, sehingga pada saat kepemimpinan dalam suatu organisasi tidak berjalan dengan baik maka cepat atau lambat organisasi akan mati. Melalui kepemimpinan seorang pemimpin mengubah tindakan atau perilaku beberapa anggota kelompok atau bawahan, sehingga bawahan menerima pengaruh dari pemimpin karena pemimpinnya mempunyai kepribadian dan kemampuan untuk memimpin sehingga disukai dan dihormati, bukan hanya karena para pemimpin tersebut mempunyai posisi memegang jabatan dan kekuasaan secara formal.

Reformasi Birokrasi Polri

Reformasi birokrasi di tubuh Polri sangat diperlukan tidak saja dalam rangka mewujudkan tantangan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), namun yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu upaya mewujudkan kepercayaan masyarakat, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesi (Renstra Polri 2010-2014) BAB II angka 4 a yaitu: Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, seiring bergulirnya beragam tuntutan masyarakat kepada Polri agar Polri mampu menampilkan sosok profesional, maka  reformasi birokrasi Polri hendaknya dipandang sebagai jembatan menuju terwujudnya cita-cita luhur tersebut.

Berbicara mengenai reformasi birokrasi di tubuh Polri tentunya tidak dapat dipisahkan dari beragam aspek yang mempengaruhinya, di antaranya:

1.     Pekerjaan dengan keahlian, artinya dalam setiap pelaksanaan tugas, baik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, setiap anggota Polri dituntut melaksanakannya berdasarkan pada keahlian yang melekat pada dirinya agar diperoleh hasil kerja yang berkualitas;

2.     Inovatif dan selalu ingin berkembang. Ditengah-tangah beragam masalah sosial kemasyarakatan yang semakin kompleks, kemampuan berinovasi menjadi prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri. Kemampuan berinovatif hanya dapat diperoleh apabila didukung oleh kemampuan dan keterampilan yang memadai.

3.   Mengandalkan team work. Dalam sebuah organisasi modern, seperti halnya organisasi Polri, pola kerja mandiri atau sekedar mengandalkan pribadi-pribadi tertentu dalam menyelesaikan tugas kepolisian harus segera ditinggalkan. Kemampuan individu memiliki keterbatasan sementara beban kerja semakin meningkat. Oleh karena itu, kerja secara kelompok merupakan solusinya.

4.    Hubungan antara Polri dan masyarakat setara. Membangun kemitraan (partnership building) dengan masyarakat harus selalu diupayakan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya ditengah-tengah beragam keterbatasan yang dimiliki oleh Polri. Polri tidak boleh lagi menempatkan masyarakat sebagai bawahan (sub ordinasi) agar terjalin interaksi yang harmonis di antara keduanya.

5.    Implementasi prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan. Guna menjawab tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, penerapan prinsip efisiensi, transparansi, efektifitas dan keadilan harus senantiasa dinternalisasikan dalam tubuh Polri.

Upaya mewujudkan reformasi birokrasi

Kepemimpinan lahir sebagai suatu konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia yang terlahir sebagai individu yang memiliki ketergantungan sosial (zoon politicon) yang sangat tinggi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya (homo sapiens). Dalam upaya memenuhi kebutuhannya tersebut manusia kemudian menyusun organisasi dari yang terkecil sampai yang terbesar sebagai media pemenuhan kebutuhan serta menjaga berbagai kepentingannya. Bermula dari hanya sebuah kelompok, berkembang hingga menjadi suatu bangsa. Dalam konteks inilah, sebagaimana dikatakan Plato dalam filsafat negara, lahir istilah kontrak sosial dan pemimpin atau kepemimpinan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, faktor kepemimpinan memegang peranan penting dalam mengupayakan terwujudnya reformasi birokrasi di tubuh Polri, sehingga kearah mana masa depan organisasi Polri akan dibawa sangat tergantung pada pola kepemimpinan Polri yang diterapkan. Hal ini dapat diraih melalui:

1.   Dibangunnya birokrasi yang berkultur dan struktur organisasi yang rasional dan egaliter, bukan irasional;

2.   Hindari penggunaan budaya minta petunjuk dari atasan.

3. Perlu dibiasakan mencari cara-cara baru yang praktis untuk memberikan pelayanan kepada publik;

4.  Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  harus memposisikan  sebagai pelayan masyarakat dengan tetap mengacu pada  penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;

5.   Rekruitmen sumber daya manusia dilakukan secara transparan dan fair, misalnya melalui fit and proper test, bukan mengangkat karyawan atau pimpinan atas dasar kolusi dan nepotisme, guna menghasilkan birokrat yang profesional;

6.  Training harus berorientasi kepada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Bukan training yang sifatnya hanya menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara.

7.  Memberikan penghargaan dan imbalan gaji berdasarkan pencapaian prestasi atau bobot kerja yang dihasilkan (reward merit system) bukan hubungan kerja yang kolutif, tidak mendidik, tidak fair dan diskriminatif.

Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja terhadap semua personil yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan

Penutup

Reformasi birokrasi hanya dapat terwujud di tubuh Polri apabila Polri diawaki oleh sumber daya manusia dengan kepemimpinan yang ideal sehingga mampu mengorganisir semua sumber daya yang ada. Membiarkan Polri berjalan tanpa didukung kepemimpinan ideal sama halnya membiarkan masalah bertumpuk di tubuh Polri.  Oleh karena itu, memperbaiki aspek kepemimpinan  Polri jauh lebih penting daripada mereformasi struktur, sistem dan kelembagaan birokrasi, sebagaimana pepatah menyebutkan  yang terpenting adalah  the man behind the gun.

Profile

•January 5, 2010 • Leave a Comment

PERSONAL PROFILE

Elisatris Gultom

Perumahan Nusa Hijau Permai Blok P. No. 3  Cimahi

email: elisatris@yahoo.com

Blog: elisatris.wordpress.com

  • Pendidikan
  1. Sarjana Hukum (Keperdataan) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
  2. Certificate, Faculty of Commerce and Economics, The University of New South Wales, Sydney, Australia
  3. Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Teologia Bandung in Urban Ministry
  4. Magister Humaniora, Konsentrasi Hukum Dagang, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  5. Doktor Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
  • Penelitian
  1. Studi Pengkajian Aspek Hukum Di Bidang Kepariwisataan dalam Rangka Globalisasi (AFTA, APEC, dan WTO);
  2. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;
  3. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (Cyberlaw);
  4. Pengaruh Pembentukan Undang-undang Teknologi Informasi (Cyberlaw) terhadap Percepatan Pembangunan Nasional;
  5. Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) dalam Electronic Commerce sebagai salah satu upaya perlindungan hukum;
  6. Perlindungan Hak Cipta atas Buku berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
  7. Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perseroan Terbatas;
  8. Mewujudkan Good Corporate Governance Di Perusahaan Publik Melalui Pemberdayaan Komisaris Independen.
  • Kursus/Seminar/Penataran
  1. Penyusunan Silabi dan bahan Pengajaran Hukum Ekonomi kerjasama FH UI dan Menkuwasbang, di Jakarta;
  2. Pelatihan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi Dosen se-Indonesia di Jakarta;
  3. Seminar tentang Merk dalam menghadapi era Persaingan Bebas, di Yogyakarta;
  4. Lokakarya tentang Strategi Pariwisata dalam menghadapi era liberalisasi;
  5. Lokakarya tentang Aspek Hukum kepariwisataan dalam menghadapi Era Globalisasi;
  6. Seminar Nasional tentang Aspek Hukum Transaksi Perdagangan via Internet di Indonesia;
  7. Sosialisasi Rancangan Undang-undang ITE kerjasama UNPAD dan UGM;
  8. Lokakarya untuk dosen fakultas hukum se Indonesia tentang Pengadilan Niaga yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
  9. Pelatihan Hak atas Kekayaan Intelektual kerjasama Asian Law Group dan Direktorat Jenderal HaKI;
  10. Penyusunan Bahan Ajar Pasar Modal untuk dosen se Indonesia diselenggarakan oleh  KSEI, Jakarta;
  11. Penerapan Strategi akselerasi Community Policing di Indonesia diselenggarakan oleh SESPATI-SESPIM Hotel Aryaduta Jakarta;
  12. Perwujudan Konsep Pemolisian Demokratis di Indonesia, PTIK
  13. Penerapan perjanjian komersial dalam kaitan  pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di bidang penyidikan, Polda Kepulauan Riau.
  • Artikel/Publikasi
  1. (Buku) Praktek-praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Buku Pertama  dan Kedua Alumni, Bandung, 2001, (Editor);
  2. (Buku), Cyberlaw: Suatu Pengantar, Elips Project-Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2003, (Penulis)
  3. (Jurnal), Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa alternatif dalam Electronic Commerce sebagai bentuk Perlindungan Hukum, (Jurnal Sosioscience, UGM, Yogyakarta, 2004)
  4. (Jurnal) Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan melalui media Internet/internet banking, (Jurnal Kosmik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2004);
  5. (Buku), Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama,  Bandung, 2005, (Penulis)
  6. (Buku), Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Rajawali Press, Jakarta, 2007 (Penulis)
  7. (Jurnal), Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perseroan Terbatas, (Jurnal Asian Law Student Association,  UNPAD, 2008)
  8. (Jurnal) Perlindungan Transaksi Electronic Commerce melalui Lembaga Asuransi (Jurnal Legislasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008);
  9. (Buku) Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia, Logoz Publishing, Bandung, 2009 (editor)
  10. (Buku) Polisi. Tugas Pokok dan Fungsi di Era Global, Logoz Publishing, Bandung, 2009 (Editor)
  11. (Buku)  Samarinda Bebas Narkoba Antara Harapan dan Kenyataan, Oktober 2009 (Editor)

•March 16, 2009 • Leave a Comment

•March 13, 2009 • Leave a Comment