KEKERASAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN
Beberapa bulan belakangan ini, kekerasan terhadap aparat Polri semakin banyak terjadi. Belum hilang dalam ingatan kita, pada 16 Mei 2011, belasan oknum TNI melakukan penyerangan disertai perusakan terhadap Polsek Kampar sebagai buntut ditahannya seorang pelaku illegal logging. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2011, terjadi kasus penembakan terhadap anggota Polri yang terjadi di Jalan Raya Mes Angkatan Laut, Jatiranggon, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang menyebabkan tewasnya satu orang anggota Polri, Aipda Sugiyantoro, saat korban sedang menggelar patrol rutin keliling bersama satu timnya,
Terlepas dari telah diprosesnya beberapa orang yang diduga menjadi pelaku aksi kekerasan tadi, apabila diperhatikan lebih seksama, beragam kasus kekerasan terhadap anggota Polri, dari tahun ke tahun menunjukkan angka peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ironisnya, peristiwa kekerasan ini justru terjadi ketika Polri sedang melaksanakan Tahapan II dalam rangka Grand Strategi Polri 2005-2025, yaitu Tahapan Partnership Building (Membangun Kemitraan), baik dengan masyarakat maupun instansi lainnya, terkait dengan kerja fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban, dan menciptakan rasa aman.
Kekerasan terhadap aparat penegak hukum yang terjadi pasca era reformasi ini, memang tidak terbatas ditujukan pada anggota Polri, tetapi juga menimpa aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim. Namun, kekerasan terhadap anggota Polri, secara kuantitas tampaknya lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Padahal, pimpinan Polri dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar anggota Polri mampu menjalin komunikasi dan interaksi yang harmonis dengan semua elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif..
Oleh karena itu, ditengah-tengah perayaan Hari Ulang Tahun Polri yang ke-65, sudah sepatutnya kita sebagai bagian dari insan Bhayangkara mulai melakukan perenungan, apa sesungguhnya yang terjadi sehingga Polri yang diharapkan menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, justru bagi sebagian pihak dipandang sebagai seteru, sehingga layak untuk dilawan.

Kekerasan sebagai masalah sosial
Aksi kekerasan yang selama ini banyak terjadi di Indonesia, sesungguhnya tidak hanya menimpa aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang memang ditinjau dari karakteristik profesinya selalu berada dalam pusaran konflik (sengketa), sehingga tidak aneh apabila “pengawal keadilan” tersebut selalu menjadi sasaran kekerasan dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan yang dibuatnya, namun juga menimpa masyarakat secara perorangan maupun kelompok, seperti kekerasan terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu, kekerasan terhadap pelaku usaha, kekerasan antar suporter sepak bola, dan sebagainya. Melihat pada fenomena tersebut, tidak berlebihan apabila di Indonesia, kekerasan dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif guna menunjukkan ketidakpuasannya terhadap suatu hal, baik berupa kebijakan, tindakan ataupun pandangan.
Terkait munculnya beragam aksi kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Galtung (Nitibaskara, 2001) menyebutkan: Dewasa ini dan kemungkinannya dimasa yang akan datang paling tidak ada beberapa jenis kekerasan yang dapat mengancam kemanusiaan secara dominan, yakni:
1. Kekerasan terhadap alam (ecological crime);
2. Kekerasan terhadap diri sendiri, seperti stress, bunuh diri, minuman keras dan sebagainya;
3. Kekerasan terhadap keluarga, seperti child abuse dan women abuse, yang dilakukan melalui penggunaan fisik maupun verbal;
4. Kekerasan terhadap individu, seperti pencurian, perampokan, perkosaan, dan pembunuhan;
5. Kekerasan terhadap organisasi, yang dalam pengungkapannya dapat berupa korupsi dan penyalahgunaan antar kelompok, antar kelas dan antar bangsa atau Negara;
6. Kekerasan terhadap dunia lain, berupa kekerasan antar planet.
Apabila dilihat dari pelakunya, maka dapat dibedakan antara kekerasan individual, yang dilakukan oleh orang perorang dan kekerasan kolektif yang dilakukan kelompok masyarakat. Khusus untuk kekerasan yang terjadi di Indonesia, pelaku perorangan maupun kelompok intensitasnya relatif sama banyak, sekalipun efek negatif yang ditimbulkan akibat kekerasan kelompok masyarakat lebih besar dibandingkan dengan perorangan.

Penyebab aksi kekerasan
Beberapa kasus kekerasan (penyerangan) yang menimpa individu maupun institusi Polri, tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam beberapa kasus, selalu timbul karena sebelumnya ada peristiwa yang menjadi pemicu, seperti pada kasus penyerangan Polsek Kampar, dimana pelaku penyerangan berupaya membebaskan temannya, seorang sopir truck yang ditahan di Polsek Kampar karena diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana illegal logging. Dalam kasus lain, penyerangan terjadi sebagai buntut dari keributan antara anggota Polri dengan anggota masyarakat akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, ada juga kasus kekerasan terhadap anggota Polri yang tidak didahului oleh peristiwa sebelumnya, minsalnya penembakan polisi akibat salah sasaran.
Apabila memperhatikan kasus kekerasan terhadap aparat Polri yang selama ini terjadi, tampaknya selalu berakar pada munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap sosok Polri yang selama ini diharapkan bertindak sebagai pelindung, pengayom sekaligus pelayan masyarakat. Masyarakat memandang Polri tidak lagi independent dan berpihak kepada pencari keadilan, karena ketika menangani suatu perkara, aparat Polri telah berubah menjadi alat bagi pihak penguasa, baik secara ekonomi, politik, maupun hukum. Akibatnya, ketika muncul kasus kekerasan terhadap Polri, simpati masyarakat terhadap Polri sukar diharapkan, justru yang terjadi adalah sikap antipati.
Beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya sikap antipati masyarakat terhadap anggota Polri, sehingga berimbas pada terjadinya kasus kekerasan, di antaranya:
1. Masih dijumpainya sikap anggota polri yang terkesan arogan sehingga memposisikan masyarakat sebagai sub-ordinasi. Kondisi ini semakin nampak ketika masyarakat sedang membutuhkan pelayanan dari aparat kepolisian;
2. Spirit de corps yang dilaksanakan secara tidak proporsional, sehingga institusi dengan mudah memberikan perlindungan kepada anggota Polri sekalipun nyata-nyata anggota tersebut melakukan kesalahan;
3. Lemahnya pengawasan pimpinan terhadap perilaku anggota, sehingga perilaku anggota Polri yang menyimpang tidak mudah dipantau;
4. Harapan masyarakat agar pimpinan dapat menindak tegas anggota yang bersalah tidak terwujud sehingga masyarakat memandang bahwa penyelesaian yang terbaik adalah melalui cara mereka sendiri;
5. Transparansi terhadap proses pemeriksaan anggota Polri belum berjalan dengan baik, sehingga masyarakat memandang bahwa institusi Polri terkesan menutup-nutupi;
6. Munculnya anggapan bahwa Polri merupakan bagian dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan baik secara ekonomi, maupun politik, sehingga ketika ada konflik dengan masyarakat, Polri selalu dipandang berhadap-hadapan dengan masyarakat.

Upaya yang dilakukan
Kasus kekerasan yang menimpa aparat Polri harus segera diakhiri. Penghentian tindak kekerasan oleh masyarakat tidak dapat dihentikan apabila Polri tidak segera melakukan pembenahan ke dalam. Oleh karena itu, agar kasus kekerasan terhadap Polri dapat segera diakhiri, maka diperlukan beragam upaya konkrit, di antaranya:
1. Polri perlu secara konsisten dan kosekwen membangun citra sebagai ‘sahabat masyarakat’ dan bukan sebaliknya sebagai ‘musuh masyarakat’, karena tugas polisi sebenarnya selalu berhubungan dengan masyarakat.
2. Polri tidak boleh menjadi alat bagi penguasa, guna mempertahankan status quo, karena Polri dibangun bukan untuk melanggengkan kekuasaan tetapi semata-mata untuk melayani masyarakat;
3. Dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pola kerja yang transparan dan akuntabel harus selalu dikembangkan agar Polri tidak dicap sebagai organisasi tertutup;
4. Sikap spirit de corps yang tidak proporsional harus segera dihilangkan. Polri harus berani menindak anggotanya yang melanggar hukum sekalipun dalam jangka pendek hal tersebut dapat mencoreng citra Polri, namun dalam jangka panjang akan meningkatkan citra Polri dimata masyarakat. Sama halnya dengan obat, sekalipun rasanya pahit, tetapi akan bermanfaat dikemudian hari.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, aparat Polri harus tetap mengedepankan pendekatan humanis, karena pendekatan demikian dapat meredam terjadinya benturan.
Penutup
Munculnya aksi kekerasan terhadap Polri, baik sebagai individu maupun institusi, hendaknya dijadikan sebagai bahan perenungan bagi segenap insan bhayangkara untuk menilai apakah kiprahnya selama ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Memandang setiap aksi kekerasan sebagai sebuah perseteruan antara Polri dengan masyarakat, tentu bukanlah cara pandang yang tepat, karena bagaimanapun juga ibu kandung Polri sejatinya adalah masyarakat.
Oleh karena itu, di usianya yang ke-65, diharapkan Polri dituntut mampu menampilkan sosok yang profesional ditengah-tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, baik dalam kedudukannya sebagai pelindung, pengayom maupun pelayan masyarakat. Menempatkan Polri sebagai institusi yang tertutup dan tidak siap menjadi pelayan masyarakat, tidak saja akan menjauhkan Polri dari masyarakat, tetapi memberi peluang bagi terjadinya aksi kekerasan.
Selamat Hari Bahayngkara yang ke-65

~ by elisatris gultom XVI on September 8, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: