Konflik TNI dan Polri

UPAYA MENGANTISIPASI KONFLIK ANTARA PRAJURIT TNI DAN POLRI

Pendahuluan

Relasi antara institusi TNI-Polri pada beberapa waktu belakangan ini menjadi sorotan publik, khususnya pasca terjadinya konflik (pertikaian) di beberapa daerah yang melibatkan prajurit di kedua institusi tersebut, sebagaimana banyak diberitakan oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Pada saat konflik yang terjadi sebatas saling silang pendapat secara verbal, tentu kita menganggap hal tersebut masih dalam batas-batas kewajaran, mengingat kedua institusi tersebut hingga kini masih memiliki cara pandang yang berbeda terkait issu tertentu, seperti dalam hal menentukan perlu tidaknya anggota TNI diadili di peradilan umum apabila melakukan suatu tindak pidana atau terkait luas lingkup tugas pokok masing-masing terkait upaya memelihara Kamtibmas. Namun yang memprihatinkan, ketika konflik akhirnya berujung pada terjadinya bentrokan fisik disertai unjuk kekuatan senjata lengkap dari masing-masing pihak, tampaknya konflik sudah tidak dapat ditolerir, terlebih akibat kejadian tersebut jatuh korban jiwa dan rusaknya berbagai fasilitas milik publik maupun orang perorangan.

Konflik (pertikaian) yang berujung pada bentrokan fisik antar prajurit TNI dan Polri sebagaimana digambarkan di atas, sejatinya banyak dijumpai dalam perjalanan sejarah kedua institusi tersebut, sebut saja bentrokan antara anggota Yonif 732/Benau dengan anggota Polri di Maluku, penyerangan oleh Pasukan satuan elit Rider/900 terhadap sekelompok polisi di Stadion Sepakbola Mayormetra-Bali, pada tahun 2007, bentrokan anggota TNI yang bertugas di Batalyon 643/Wanara Sakti dengan Polri di Mempawah Kalimantan Barat, serta masih banyak bentrokan lainnya yang belum terekspos ke permukaan.

Beragam kasus bentrokan antara prajurit TNI dan Polri adalah gambaran dari fenomena gunung es, yang mana dipermukaan intensitasnya terlihat sangat kecil tetapi dibawahnya tersimpan banyak potensi bentrokan yang sewaktu-waktu dapat meledak, tanpa mampu siapapun menghentikannya.

Pada dasarnya, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pimpinan TNI dan Polri guna meredam terjadinya bentrokan yang melibatkan prajurit di kedua institusi tersebut, namun tampaknya upaya tersebut belum berhasil sebagaimana diharapkan, mengingat penyelesaiannya seringkali tidak menyentuh akar permasalahan. Upaya yang selama ini dilakukan oleh pimpinan kedua lembaga tersebut terkesan hanya sebatas melakukan perdamaian atau sekedar saling maaf memaafkan, dengan kata lain hanya menyentuh permukaannya saja, akibatnya bentrokan demi bentrokan terus terjadi, khususnya di wilayah konflik. Padahal, apabila bentrokan tersebut tidak segera diatasi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada stabilitas Kamtibmas secara keseluruhan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi tersebut.

Oleh karena itu, guna mendukung tegaknya profesionalisme antara prajurit di kedua institusi tersebut serta hilangnya akar permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya bentrokan, perlu segera ditemukan solusi yang memadai dan sifatnya komprehensif, tidak saja pada tataran pimpinan tetapi yang lebih penting pada tataran prajurit di tingkat bawah karena umumnya bentrokan terjadi ditingkat bawah.

Sumber konflik

Konflik yang terjadi antara prajurit TNI dan Polri banyak terjadi pasca pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1999. Sekalipun pada masa sebelum pemisahan ada juga konflik namun intensitasnya tidak sebanyak setelah terjadinya pemisahan. Padahal ide dasar pemisahan kedua lembaga tersebut tidak lain agar dapat meningkatkan profesionalitas fungsi dan organisatoris dari kedua institusi tersebut, termasuk sumber daya manusianya sehingga dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing.

Sumber pertikaian di antara prajurit kedua institusi penjaga keamanan tersebut seringkali berawal dari hal-hal sepele dan sama sekali tidak terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, seperti saling mengejek setelah pulang dari acara hiburan, persoalan pacar, ketersinggungan karena saling pandang dan sebagainya. Ironisnya, cara penyelesaian bentrokan justru sering dilakukan dengan melibatkan kekuatan penuh pasukan, layaknya berperang dalam mempertahankan negara, baik dari aspek sumber daya manusianya, fasilitas/peralatan yang digunakan, karena tidak jarang pihak yang berkonflik menggunakan senjata api dan kendaraan tempur, tidak terkecuali digunakannya taktik perang untuk melawan demi “memenangkan” pertikaian.

Bentrok antara prajurit TNI dan Polri tidak mustahil akan tetap terjadi dalam beberapa waktu ke depan, terkait masih kuatnya ego masing-masing institusi pasca pemisahan serta besarnya tingkat emosional dari masing-masing prajurit yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Dengan mengacu pada beberapa kasus bentrokan yang terjadi antara prajurit TNI dan Polri di beberapa wilayah, dapat diperinci penyebab munculnya konflik, di antaranya:

a. Masih muncul pandangan dikalangan prajurit TNI bahwa kedudukan TNI dianggap lebih tinggi dibandingkan prajurit Polri;

b. Pada saat TNI dan Polri tidak lagi berada di bawah satu komando, masing-masing anggota merasa tidak perlu saling menghormati;

c. Kesenjangan penerimaan fasilitas saat melaksanakan tugas;


d. Gaya hidup anggota Polri terkesan lebih “makmur;” dibandingkan anggota TNI sehingga memunculkan kecemburuan;

e. Rasa setia kawan yang berlebihan di antara masing-masing prajurit sehingga mereka wajib saling membela ketika ada  rekannya yang “terancam”;

g. Besarnya akses Polri ke sumber-sumber ekonomi dibandingkan TNI;

h. Ketidakjelasan pengaturan  pembagian wilayah kerja antara TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan keamanan Negara;

i.        Sikap pimpinan seringkali tidak peka akan persoalan-persoalan prajurit di tingkat bawah;

j.       Pimpinan (institusi) seringkali melindungi anggota yang terlibat, bahkan dalam beberapa kasus enggan menjatuhkan sanksi tegas;

j.         Penyelesaian konflik tidak sampai keakar masalahnya sehingga potensial memunculkan konflik susulan.

Upaya Antisipasi

Agar potensi terjadinya konflik di antara prajurit di kedua institusi dapat diminimalisir tentunya perlu segera ditetapkan upaya antisipasi yang dapat dilakukan melalui cara-cara:

a. Memperbaiki tingkat kesejahteraan prajurit agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat tinggi di antara masing-masing prajurit;

b. Latihan secara berkesinambungan, baik latihan satuan maupun atas prakarsa komandan satuan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kekompakan di antara prajurit kedua institusi;

c. Pimpinan satuan (TNI dan Polri) di daerah melakukan pertemuan secara berkala, termasuk olahraga bersama, kegiatan keagamaan bersama atau kegiatan saling mengunjungi guna memelihara keharmonisan/silaturahmi;

d. Tindakan tegas terhadap pimpinan yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan guna menimbulkan efek jera, agar tanggung jawab komando betul-betul dilaksanakan;

e. Tindakan tegas kepada anggota yang terlibat dalam bentrokan guna menghindarkan munculnya anggapan adanya upaya melindungi anggota;

f. Pembenahan sistem perundang-undangan yang mengatur lingkup tugas masing-masing institusi sehingga tidak memunculkan tarik menarik kewenangan.


Penutup

Disaat militer dan polisi negara-negara lain melangkah maju dan bersatu dalam menghadapi berbagai gangguan yang dapat mengancam kedaulatan negara, justru militer dan kepolisian di Indonesia saling berseteru untuk sebuah alasan yang seringkali tidak patut dibanggakan.

Oleh karena itu agar semua sumber daya yang dimiliki masing-masing institusi dapat didayagunakan demi terwujudnya profesionalisme individu maupun lembaga, sudah saatnya kedua belah pihak, baik TNI maupun Polri, terus menerus menjaga dan memelihara hubungan agar tetap harmonis.

Ketika hal tersebut terwujud maka akan berpengaruh positif pada terciptanya stabilitas keamanan nasional . Kondisi keamanan nasional yang baik tentunya berdampak pula pada tingginya apresiasi yang diberikan masyarakat kepada kedua institusi tersebut.


 
%d bloggers like this: