Kenaikan Pangkat Luar Biasa Polri

Kenaikan Pangkat Luar Biasa:
Prestasi atau Pelaksanaan Tugas Pokok?

Beberapa waktu yang lalu institusi kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk kesekian kalinya menorehkan prestasi gemilang ketika salah satu personilnya, yaitu Brigadir Kepala Heri Prastowo, anggota Polsek Teluk Naga, menjadi ujung tombak dalam kasus penemuan sabu-sabu di Desa Tanjung Burung, Teluk Naga wilayah Tangerang, Provinsi Banten.
Konon kabarnya, sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Bripka Heri Prastowo tidak lain dan tidak bukan, yang bersangkutan menolak iming-iming suap yang ditawarkan oleh pelaku sindikat, malahan sebaliknya dia ditabrak mobil box milik para pelaku yang memuat 1 ton sabu-sabu hingga sekujur tubuhnya mengalami luka parah. Dari peristiwa itulah awal mula terungkapnya kasus penemuan sabu-sabu dalam jumah besar. Tidak berlebihanan apabila atas dedikasinya ini, Kapolri menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepadanya dari Brigadir Kepala menjadi Ajun Inspektur Dua, termasuk bonus tambahan lainnya seperti sebuah sepeda motor Yamaha Mio.
Yang akan saya ulas dari peristiwa pemberian penghargaan di atas bukanlah persoalan pemberian sepeda motornya, “kenapa hadiah motor yang diberikan adalah Yamaha Mio, bukan Yamaha Vega atau Suzuki Smash, yang kata Basuki salah seorang personil Srimulat disebut “si gesit irit”, tetapi justru penghargaan utamanya yang menurut saya merupakan idaman dari semua personil Polri di seantero tanah air, yaitu Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
Sebagaimana kita ketahui bersama, pemberian penghargan kepada personil Polri yang berprestasi, khususnya dalam bentuk KPLB, telah berulangkali dilakukan. Masih ingat ketika aparat dari Datasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri berhasil mengungkap beberapa jaringan terorisme dan puncaknya berhasil menembak mati gembong teroris yang paling dicari Dr. Azahari di Malang, serta keberhasilan dari Satuan Tugas (Satgas) Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap pabrik ekstasi di Cikande Serang dan Banyuwangi, seperti diketahui, pabrik ekstasi di Cikande, merupakan pabrik penghasil ekstasi nomor tiga terbesar di dunia, pada saat itu terjadi hujan kenaikan pangkat. 189 personel Polri sebagian berasal dari anggota Densus 88 dan sebagian lagi merupakan anggota Satgas BNN Mabes Polri. dianugerahi KPLB oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutanto. Dari jumlah ini, 5 orang naik pangkat dari Ajun Komisaris Besar Polisi menjadi Komisaris Besar, 12 anggota naik dari Komisaris Polisi menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi, 6 orang naik dari Ajun Komisaris Polisi menjadi Komisaris Polisi, 8 anggota naik dari Inspektur Satu menjadi Ajun Komisaris Polisi, dan sisanya naik pangkat di tingkat Inspektur Dua, Bintara, dan Tamtama. (Tempo, 07 Desember 2005)
Menanggapi adanya pemberian penghargaan KPLB pada beberapa personil Polri ini, Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Sunarko saat itu menyatakan: “pemberian kenaikan pangkat luar biasa dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas setiap personel Polri yang sukses bekerja. Apalagi, kasus-kasus yang diungkap merupakan kejahatan transnasional, baik dalam kasus terorisme maupun narkotika. Ini juga memotivasi personel Polri lainnya”.
Pada dasarnya, saya sepakat dengan pernyataan Wakadiv Humas Polri bahwa pemberian penghargaan diharapkan dapat menjadi alat pemacu bagi aparat Polri lainnya untuk semakin meningkatkan kinerjanya.
Namun, dibalik pemberian penghargaan kepada beberapa aparat Polri yang berprestasi, khususnya penghargaan KPLB, muncul pertanyaan yang menggelitik dibenak saya sebagai orang awam, “Apakah pemberian penghargaan tersebut tidak terlalu berlebihan, bukankah yang dilakukan oleh personil Polri ini masih dalam lingkup pelaksanaan tugas pokoknya? Apakah pemberian penghargaan ini tidak akan menimbulkan kecemburuan pada personil kepolisian lainnya yang mungkin “merasa” ikut terlibat dalam pengungkapan beberapa operasi kejahatan di atas”. Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah “Apa yang menjadi ukuran/kriteria penentuan pemberian penghargaan ini, apakah hanya diberikan kepada personil kepolisian yang berhasil membongkar kasus-kasus kejahatan yang menjadi sorotan publik saja, atau kalau menggunakan istilah Pak Wakadiv Humas, terhadap pengungkapan kasus kejahatan transnasional, seperti terorisme atau karena kasus yang dapat diungkap secara nominal bernilai besar seperti kasus penggerebekan pabrik ekstasi di Cikande?
Pertanyaan ini tentunya layak untuk dijawab oleh para petinggi Polri yang berperan dalam memutuskan pemberian penghargaan KPLB ini. Jangan sampai dibalik pemberian penghargaan ini ternyata menyisakan kecemburuan pada sebagian personil Polri yang sedikit banyak dapat menggoyahkan spirit de corps pada diri insan-insan Bhayangkara, karena mungkin saja ada sebagian anggota Polri yang akan bertanya: “Mengapa hanya anggota yang berhasil mengungkap kasus Dr. Azhari saja yang diberikan KPLB, padahal masih banyak personil Polri yang berhasil mengungkap kasus bom lainnya?” atau mengapa hanya personil Densus 88 saja yang diberi KPLB, bukankah masih banyak anggota Polri yang berkarya dibalik layar dalam pengungkapan kasus terorisme ini, seperti personil di Kesatuan Forensik dan Pusat Identifikasi. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan di atas tidak pernah terucap pada setiap personil Polri dan hanya sebuah ketakutan yang terlalu berlebihan saja.
Tulisan saya ini tidak bermaksud untuk mengintervensi hak prerogatif Kapolri untuk memberikan penghargaan KPLB kepada anggotanya, siapalah saya sehingga bisa mengintervensi keputusan Kapolri, namun hanya sekedar ingin bertukar pikiran perihal kemungkinan-kemungkinan munculnya ekses sehubungan dengan pemberian penghargaan ini.
Pelaksanaan Tugas Pokok
Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 diuraikan secara terperinci konkritisasi dari tugas dan wewenang anggota Polri.
Ada dua hal yang menurut saya perlu diperhatikan dari penyebutan secara rinci tugas dan kewenangan anggota Polri di atas, yaitu:
Pertama, agar setiap anggota Polri dapat memahami apa yang menjadi tugas pokoknya; dan Kedua, agar setiap anggota Polri dapat terhindar dari upaya-upaya penyalahgunaan kewenangan dengan mengatasnamakan tugas kepolisian.
Apabila kita perhatikan secara seksama seperangkat tugas pokok Polri beserta konkritisasinya, di dalamnya terkandung tugas pokok dari beberapa fungsi. Misalnya, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a. disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, anggota Polri bertugas: melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Ini berarti tugas yang dimaksud ditujukan pada personil Polri di fungsi Samapta. Begitu pula, pada saat membaca Pasal 14 ayat (1) huruf g, dimana anggota Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undanan lainnya. Dengan jelas tugas ini ditujukan pada aparat Polri dari fungsi Reserse Kriminal.
Dari uraian di atas nampak jelas bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 2002 telah memberikan perincian tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota Polri, tidak lebih dan tidak kurang, dan semua itu adalah tugas yang harus dilaksanakan, kalau tidak, siap-siaplah personil Polri menuai sanksi.
Apabila logika berfikirnya demikian, pertanyaan berikutnya yang akan muncul adalah “Apa istimewanya ketika seorang anggota Polri berhasil melaksanakan tugas pokoknya, bukankah itu merupakan hal yang lumrah, yang kebetulan saat itu tugas pokoknya adalah menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu dan kebetulan juga jumlahnya besar.
Tanpa bermaksud menggugat prestasi yang pernah diraih oleh beberapa anggota Polri, saya hanya bisa menjawab “hal yang wajar apabila mereka mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, karena tidak lajim tugas menangkap penyelundup sabu-sabu dilakukan oleh seorang dokter atau seorang guru”.
Analoginya hampir sama dengan pertanyaan “adakah sesuatu yang istimewa ketika seorang guru berhasil mendidik muridnya, sehingga murid ini dikemudian hari ternyata menjadi seorang presiden atau menjadi juara dunia tinju seperti Chris John. Apakah perlu guru tersebut dianugerahi penghargaan istimewa dari Menteri Pendidikan Nasional? sepertinya hal ini jarang terjadi. Harus diingat, proses seorang murid menjadi presiden atau seorang murid menjadi juara dunia tinju, sejatinya bukan monopoli satu pihak saja, tetapi berasal dari keterlibatan banyak “tangan”, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalamnya, bisa gurunya, pacarnya, sahabtanya, ustadnya, bahkan “musuhnya”.
Apabila prestasi yang ditorehkan oleh beberapa personil Polri yang memperoleh KPLB ini dibandingkan dengan anggota Polri dari fungsi lain, sebut saja fungsi Samapta, yang menarik untuk dipertanyakan adalah kira-kira prestasi istimewa apa yang harus dihasilkan oleh anggota Polri dari fungsi Samapta, agar yang bersangkutan dapat memperoleh KPLB. Apakah karena anggota Polri ini dapat mengawal Presiden SBY ketika presiden akan ke Jatinangor, sehingga presiden aman selama diperjalanan dan sampai ditempat upacara tepat waktu? atau prestasi apakah yang harus tunjukkan oleh personil Polri dari fungsi Propam agar bisa memperoleh KPLB? apakah anggota Polri tersebut bisa ”memeriksa” seorang jendral karena yang bersangkutan melakukan tindakan melanggar disiplin atau tindak pidana, yang akhirnya jenderal tersebut dipecat dari keanggotaannnya sebagai seorang anggota Polri?
Tentu kita semua sepakat, bahwa terhadap anggota Polri dari fungsi Samapta dan Propam tidak perlu diberikan penghargaan KPLB karena itu semua dilakukan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokoknya.
Kalau demikian, saya hanya dapat mengelus dada, kasihan sekali anggota Polri yang bertugas di fungsi Samapta dan Propam, cita-cita untuk memperoleh “durian runtuh” berupa KPLB seperti panggang jauh dari api, jangankan untuk memperolehnya, bermimpi pun tidak.
Apabila penghargaan KPLB tidak jelas kriterianya, tidakkah ini berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara sesama anggota Polri? Untuk menjawabnya biarlah pejabat yang berkompeten di lingkungan Polri yang akan menjawabnya.

Ukuran Obyektif
Idealnya pemberian penghargaan KPLB pada personil Polri yang berhasil menjalankan tugas pokoknya “secara istimewa” didasarkan pada ukuran-ukuran obyektif. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya ukuran obyektif dalam pemberian KPLB, yaitu:
Pertama, guna menghindarkan munculnya tuduhan adanya unsur subyektifitas (KKN) dalam pemberian penghargaan ini. Jangan sampai pemberian penghargaan lebih banyak dipengaruhi unsur suka dan tidak suka dari si pemberi kepada si penerima Kedua, agar setiap anggota Polri memiliki peluang yang sama untuk memperoleh penghargaan ini, Ketiga, wujud transparansi, sehingga orang luar pun dapat ikut menilai.
Selama ini, pemberian penghargaan terhadap aparat Polri dalam bentuk KPLB terkesan tidak jelas kriterianya. Apakah KPLB diberikan karena aparat Polri tersebut berhasil menggagalkan kejahatan yang secara nominal jumlahnya besar, seperti kasus penyelundupan sabu-sabu di Teluk Naga. Kalau itu ukurannya, mengapa aparat penyidik Polri yang berhasil membongkar kasus pembobolan Bank BNI dengan tersangka utama Adrian Waworuntu, tidak memperoleh penghargaan, padahal secara nominal uang negara yang berhasil diselamatkan jumlahnya trilyunan rupiah. Ironisnya, beberapa aparat kepolisian yang terlibat dalam penyidikan kasus Bank BNI justru harus menjadi pesakitan karena diduga menerima suap. Begitu pula, apabila ukurannya adalah si tersangka yang berhasil ditangkap adalah orang yang paling dicari karena terlibat dalam kasus kejahatan “besar”, seperti kasus bom di Indonesia, dengan tersangka utama Dr. Azahary. Kekkhawatiran saya adalah semua anggota Polri akan sibuk untuk mencari dan mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik karena ingin mengejar KPLB. Akibatnya, pelaksanaan tugas pokok yang lain yang sekedar “biasa-biasa saja” menjadi terbengkalai.
Hal lain yang perlu dipertanyakan adalah, sampai level mana personil Polri yang “pantas” untuk diberikan penghargaan KPLB. Ketika seorang anggota Polsek berhasil menggagalkan sebuah upaya kejahatan dan akan diberikan penghargaan KPLB, apakah Kapolseknya turut memperoleh penghargaan, padahal dialah yang selama ini memberikan pembinaan hingga terbentuk sosok Bripka Heri Prastowo. Kalau Kapolseknya yang diberikan penghargaan, bagaimana dengan Kapolseknya yang dulu yang kebetulan pada saat terjadinya peritiwa sedang berdinas di SPN Cisarua, padahal Kapolsek itulah yang selama ini memberikan pembinaan karena Kapolsek yang sekarang baru beberapa minggu menjabat.
Apabila pemberian penghargaan KPLB hanya diberlakukan pada anggota Polri secara orang-perorangan tanpa dilihat sebagai satu kesatuan utuh, seperti kasus Heri Prastowo, maka hal ini pertanda sistem pembinaan personil di tubuh Polri belum berjalan dengan baik, karena anggota Polri akan sibuk menjalankan tugasnya secara sendiri-sendiri, tidak dalam lingkup kesatuan dengan personil lainnya.
Hal lain yang harus diperhatikan pada saat pemberian KPLB kepada anggota Polri adalah apakah pemberian penghargaan ini tidak mempengaruhi terhadap sistem pembinaan karir di kepolisian? Bukankah selama ini sistem pembinaan karir di kepolisian sudah demikian rapi dan terstruktur dengan baik? Penentuan jabatan sudah jelas, dilihat dari masa kerja, Pendidikan Kejuruan yang pernah diikuti, Kepangkatan, masa jabatan personil yang akan diganti dan sebagainya.
Ketika ada seorang/beberapa orang dari anggota Polri, khususnya di level perwira, memperoleh KPLB tidakkah ini akan mempengaruhi struktur personil yang sudah ada. Tidakkah kondisi ini akan mempengaruhi sistem pembinaan karir yang selama ini diterapkan, bisa terjadi rambu-rambu pembinaan karir yang selama ini dipakai akan ditabrak. Akibatnya, ada personil lain yang kena imbasnya, masih untung kalau orang yang diganti dimutasi ke tempat yang “lebih baik”, bagaimana kalau yang bersangkutan “masuk kotak”? Disinilah pentingnya Biro Personil di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dilibatkan dalam pemberikan penghargaan KPLB.

Penutup
Pemberian penghargaan berupa KPLB kepada anggota Polri yang berprestasi sudah sewajarnya diberikan kepada personil Polri yang berprestasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya seta sebagai wujud penerapan konsep reward and punishment yang sedang digalakkan ditubuh institusi kepolisian.
Namun, guna menghindarkan munculnya ekses negatif, hendaknya pemberian KPLB diberikan dengan sangat bijaksana dan hati-hati tanpa mengabaikan mekanisme pembinaan karir yang selama ini dipakai dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Tidak ada yang salah dengan penghargaan KPLB namun jangan sampai menimbulkan kesalahan.
Penghargaan dari institusi kepolisian memang penting namun yang paling penting adalah penghargaan dari masyarakat karena penghargaan dari masyarakat tidak akan lekang ditelan waktu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: