Kewaspadaan terhadap aksi Terorisme

Meningkatkan Kewaspadaan terhadap  Terorisme

Pendahuluan

Beberapa hari yang lalu masyarakat Indonesia  dikejutkan dengan peristiwa peledakan bom yang terjadi di Hotel Ritz Carlton dan J.W. Marriot, kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Setelah beberapa tahun Indonesia terbebas dari aksi terorisme serta di tengah-tengah berbagai apresiasi terhadap kinerja aparat keamanan karena berhasil mengawal pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, justru ledakan bom terjadi di ibu kota negara.

Pada saat peristiwa peledakan bom di kedua hotel tersebut terjadi, banyak spekulasi bermunculan mulai dari mengaitkan peledakan bom dengan upaya menggagalkan kedatangan kesebelasan Manchester United ke Indonesia hingga  mengaitkan peristiwa teror dengan upaya menggagalan Pemilu 2009 yang mana pada saat itu sedang memasuki tahap penghitungan suara secara nasional.

Apapun motivasi dibalik peristiwa peledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Mariot, kita sepakat bahwa aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak rela Indonesia aman dan damai serta menghendaki agar masyarakat Indonesia senantiasa diliputi oleh ketakutan. Bagaimana tidak takut dan terusik kedamaiannya kalau sewaktu-waktu nyawanya melayang dan tubuh hancur berantakan di tangan pelaku terorisme. Akhirnya, muara dari persoalan ini adalah munculnya sikap saling menuduh dan lempar tanggung jawab antar kelompok masyarakat  sehingga mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Inilah yang dikehendaki oleh para pelaku teror.

Oleh karena itu, yang dibutuhan oleh kita semua adalah perlunya dimiliki sikap kewaspadaan yang tinggi serta bahu membahu dengan pemerintah untuk mencegah agar  terorisme tidak terjadi lagi sehingga kedamaian selalu menyelimuti bumi pertiwi.

Potensi  konflik dan Terorisme

Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan keragaman agama, sukubangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya, sehingga sudah selayaknya kita mensyukuri anugerah tersebut serta mengelolanya secara bertanggungjawab agar dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Namun, ketika heterogenitas tidak mampu dikelola dengan baik, konflik sosial yang berkepanjangan akan selalu menyelimuti kehidupan masyarakat yang dapat berujung pada terhambatnya proses pembangunan.

Apabila memperhatikan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari jaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang, ternyata konflik yang terjadi  tidak hanya dipicu adanya heterogenitas dari penduduknya sebagaimana digambarkan di atas, tetapi dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti idiologi, politik dan hukum, ekonomi, termasuk sumber daya alam. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila banyak pihak berpandangan bahwa konflik tidak akan pernah menjauh dari bumi Indonesia. Kondisi ini seakan hendak membenarkan pendapat dari Ralf Dahrendorf (1959 : 241) seorang pakar sosiologi saat menyatakan: konflik merupakan fenomena yang selalu hadir (inherent omni-presence) dalam setiap masyarakat manusia. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan.

Dari sisi pemerintah, salah satu faktor yang sering menjadi pemicu munculnya potensi konflik yang berujung pada munculnya aksi-aksi kekerasan termasuk aksi terorisme adalah kebijakan pemerintah yang serin dianggap tidak populis dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sebagai contoh, ketika pemerintah mencoba untuk lebih mengarahkan sistem ekonominya kearah liberalisasi (pro Barat) sehingga dikhawatirkan akan merugikan masyarakat ekonomi lemah, maka banyak pihak yang serta merta melakukan penolakan. Bagi sebagian pihak, langkah tersebut sebagai upaya untuk membiarkan Indonesia dijadikan sebagai boneka Negara-negara Barat. Akibatnya muncul aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut serta melakukan berbagai aksi kekerasan (teror) yang ditujukan kepada simbol-simbol asing, seperti kantor pemerintah, perusahaan, atribut-atribut asing, tidak terkecuali warga Negara asing tertentu. Kondisi ini digambarkan oleh Johan Galtung sebagai ketidaksesuaian di antara kepentingan atau kontradiksi di antara kepentingan (1996: 21)

Konflik-konflik ini akan semakin berkembang apabila pemerintah tidak segera melakukan pembenahan secara mendasar atau minimal tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang rawan memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Sekalipun akibat dari munculnya konflik ini telah menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian materiil ,  dampak terbesar dari konflik yang membutuhkan perhatian dan pesa snanganan serus justru pada aspek psiko sosial masyarakat. Ini karena konflik termasuk di dalamnya sebagai dampak dari munculnya aksi-aksi teror, telah membuat masyarakat selalu dihinggapi rasa takut dan tidak aman, akibatnya di antara kelompok-kelompok masyarakat timbul rasa saling curiga dan mengikis rasa kepercayaan di antara warga masyarakat (Rozi, dkk, 2006 : 206).

Upaya meningkatkan kewaspadaan

Harus diakui peran serta masyarakat dalam mencegah  aksi-aksi terorisme hingga saat ini masih belum memadai. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anggota masyarakat dan atau kelompok-kelompok masyarakat yang terkesan memberikan dukungan, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aksi-aksi terorisme. Bahkan tidak sedikit yang justru menganggap  aksi terorisme merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan kewajiban agama yang tidak boleh dilarang. Hal ini tentunya merupakan pernyataan yang kontra produktif ditengah-tengah upaya dari berbagai kalangan untuk lebih mengedepankan toleransi antar umat beragama.

Kebebasan berpendapat (freedom of speech) memang merupakan hal yang dilindungi oleh konstitusi sehingga tidak ada larangan bagi warga masyarakat untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, namun yang menjadi masalah adalah apabila pendapat yang disampaikan justru sangat berlawanan dengan upaya pemerintah dalam memerangi aksi teorisme. Padahal, apabila partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme sangat minim, tanpa disadari kita sedang menyediakan lahan subur bagi pelaku teroris beserta jaringannya untuk semakin mengembangkan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Ketika pengaruh teroris sudah semakin mengakar dan menjalar tanpa mampu dibendung masalah kehancuran bangsa hanyalah tinggal menunggu waktu.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme, di antaranya:

  1. Muncul anggapan bahwa pemberantasan terorisme identik dengan perang terhadap agama tertentu sehingga ketika masyarakat membantu aparat keamanan (Polri) dalam pengungkapan aksi teroris dianggap sebagai wujud perlawanan terhadap agama yang dianut;
  2. Adanya anggapan bahwa penanggulangan terorisme semata-mata tugas dan tanggung jawab Polri, sedangkan masyarakat adalah pihak yang justru harus mendapat perlindungan;
  3. Masih berkembang anggapan bahwa pemberantasan terorisme merupakan wujud keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap negara asing (Indonesia sebagai negara boneka);
  4. Adanya pandangan dari kelompok agama tertentu bahwa tindakan teror (seperti peledakan bom) yang ditujukan pada obyek-obyek tertentu, khususnya yang dianggap simbol Negara asing (kapitalisme) merupakan salah satu wujud dari menjalankan perintah agama dan dihalalkan;
  5. Munculnya rasa takut pada diri anggota masyarakat bahwa ketika mereka membantu aparat Polri dikhawatirkan akan memunculkan sikap balas dendam dari pelaku teror.

Masih berkembangnya pandangan masyarakat yang terkesan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi terorisme tentunya akan semakin memperuncing konflik di tengah-tengah masyarakat sehingga yang dibutuhkan adalah perlunya ditumbuhkembangkan sikap kewaspadaan agar konflik dan aksi terorisme tidak tumbuh subur dan yang terpenting adalah sikap kewaspadaan ini tidak hanya dimiliki oleh warga masyarakat tetapi juga aparat pemerintah.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kewaspadaan sebagai salah satu cara mengurangi konflik dan aksi  terorisme adalah:

  1. Adanya kesamaan pandangan dari seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi aksi-aksi teror. Hal ini penting untuk dimiliki agar tidak muncul kebingungan ditengah-tengah masyarakat terkait aksi-aksi terorisme, disatu pihak terorisme dikecam namun dilain pihak ada yang mengapresiasi aksi terorisme;
  2. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat  untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat perihal terorisme dalam perspektif yang benar harus semakin ditingkatkan agar pelaku terorisme tidak dapat mengembangkan pengaruhnya di Indonesia;
  3. Revitalisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas melalui strategi Pemolisian Masyarakat (community policing), seperti ojeg Kamtibmas, Dai Kamtibmas, Poskamling, dan sebagainya;
  4. Peran serta aparat pemerintah (Pemda) di berbagai tingkatan dalam memonitor setiap perpindahan penduduk untuk mencegah pelaku teror menyembunyikan identitasnya;
  5. Perlunya koordinasi yang sinergis antar instansi terkait guna mempersempit gerak para pelaku teror dalam menjalankan aksinya;
  6. Pengenalan tentang terorisme sudah mulai diajarkan sejak usia dini, baik melalui pendidikan formal maupun informal;
  7. Kesiapsiagaan dari aparat keamanan terhadap peristiwa-peristiwa yang potensial menimbulkan konflik dan aksi terorisme harus selalu terjaga, tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga tidak muncul kesan aparat keamanan “kecolongan”.

Mudah-mudahan dengan semakin waspadanya masyarakat,  harapan  terwujudnya Indonesia yang damai dan sejahtera bukan sekedar angan-angan.


 
%d bloggers like this: