Komando Teritorial: Antara Kebutuhan dan Keinginan

KOMANDO TERITORIAL :

ANTARA KEBUTUHAN DAN KEINGINAN

Munculnya rencana untuk mengaktifkan kembali komando teritorial (koter) belakangan ini nampaknya menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan di tengah-tengah banyaknya “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu 1 tahun masa pemerintahannya, seperti, masalah wabah flu burung, dana kompensasi BBM, pemberantasan korupsi dan sebagainya.    Pro kontra rencana pengaktifan kembali koter muncul saling bersautan menghiasi berbagai media cetak maupun elektronik, tentunya dengan dibumbui berbagai argumentasi ilmiah yang masuk diakal. Namun tidak sedikit pula yang mencibir “pertarungan” dua kubu tersebut sambil berseloroh “bukankah lebih baik seluruh anak bangsa memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang  lebih urgen seperti dana kompensasi yang salah sasaran, wabah flu burung yang semaki menjadi, jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah tanpa bisa dikendalikan?”

    Bagi saya ada beberapa alasan yang menyebabkan topik koter menarik untuk diangkat dalam tulisan ini, di antaranya:  rencana pengaktifan koter justru mengemuka ketika hampir semua elemen masyarakat sepakat berupaya mengurangi peran koter (dengan berbagai perwujudannya) secara gradual di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara serta alasan dibalik pengaktifan kembali koter yaitu dalam rangka menanggulangi aksi-aksi terorisme.

    Dalam tulisan singkat ini saya mencoba untuk ikut berwacana dalam menyikapi rencana pengaktifan kembali koter dengan melihat pada ide dibalik lahirnya konsep komando teritorial dan bagaimanakah penerapannya dimasa lalu serta sejauhmana urgensitas koter sehingga  dimasa sekarang ketika slogan back to basic sedang hangat-hangatnya digulirkan dilingkungan internal TNI justru ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengaktifkannya kembali, sehingga menurut saya judul yang cocok untuk tulisan ini adalah Komando Teritorial: Antara Kebutuhan dan Keinginan, untuk menggambarkan apakah koter itu merupakan kebutuhan sehingga keberadaannnya tidak boleh tidak harus segera diberlakukan ataukah hanya sekedar keinginan dari sebagian pihak yang memiliki maksud-maksud tertentu dibalik pengaktifan kembali koter.

    Wacana pengaktifan kembali koter pada mulanya dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sugiharto, ketika merespon perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar TNI mengambil peran dalam menangkal, mencegah dan menindak terorisme. Sebagaimana kita ketahui pada saat peringatan HUT ke-60 TNI, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI memberi tugas TNI untuk melakukan operasi militer selain perang dalam mengatasi terorisme.

    Ketika Presiden memerintahkan agar TNI ikut ambil bagian dalam penanggulangan terorisme nampaknya panglima TNI menangkap perintah tersebut sebagai sinyal yang memberikan kesempatan pada TNI untuk kembali mengaktifkan koter.

    Segera setelah Panglima TNI melontarkan ide pengaktifan kembali koter bermunculan berbagai pendapat  pro dan kontra. Pendapat pro yang lebih banyak didominasi dari kalangan internal  TNI memandang bahwa koter diperlukan mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari pulau-pulau sehingga dengan pengaktifan kembali koter diharapkan pergerakan  pasukan akan lebih cepat, pasukan akan lebih menguasai wilayahnya, serta pencegahan terhadap berbagai kekuatan-kekuatan yang bermaksud untuk merongrong NKRI akan dapat dilakukan oleh pasukan di wilayah itu. Bahkan jauh sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Djoko Santoso, pada saat diundang oleh Komisi I DPR 22 Maret lalu, menyebutkan adanya rencana penambahan 22 markas komando teritorial dengan pertimbangan belum mampunya TNI dalam menerapkan pola pertahanan sebagai negara kepulauan yang dipersiapkan untuk menghadapi perang konvensional, sehingga menurut beliau strategi pertahanan harus bertumpu ke darat. Akibatnya, setelah KASAD melontarkan pernyataan ini berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, yang terdiri dari  ELSAM, Imparsial, YLBHI, Kontras, Komnas HAM dan beberapa lembaga lainnya langsung menolak rencana tersebut.

    Pihak-pihak yang menolak pengaktifan kembali koter yang dimotori oleh berbagai Lembaga Swadaya Masuarakat (LSM) berpendapat bahwa gagasan mengaktifkan kembali koter sama halnya dengan membangkitkan kembali luka lama dikalangan masyarakat mengingat pengalaman Orde Baru di mana struktur kehadiran TNI dari pusat hingga di tingkat bawahnya (Kodam, korem, Kodim Koramil bahkan Babinsa) sering dijadikan alat untuk mengontrol dan membatasi ruang publik, sehingga fungsi sosial politik koter inilah yang dikhawatirkan akan mengembalikan Indonesia pada era otoritarian Orde Baru.

    Terlepas dari munculnya pendapat pro dan kontra terhadap pengaktifan kembali koter ini, hendaknya kita secara arif dan bijaksana merenungkan kembali apakah memang dengan diaktifkannya kembali koter masalah stabilitas keamananan di Indonesia yang sempat “terkoyak” pasca peledakan bom Bali II akan bisa dipulihkan kembali ataukah ada cara lain dalam mengatasi masalah instabilitas ini.

    Komando Teritorial

    Komando teritorial pernah mengalami masa kejayaan di era orde baru, ketika Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI) digulirkan.

    Idealnya, koter dibentuk dengan maksud untuk memberdayakan segenap potensi teritorial  yang ada meliputi ruang (geografi dan Sumber Daya Alam), alat (demografi) dan kondisi juang (Ilmu Pengetahuan, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan) agar siap dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan gangguan stabilitas keamanan yang bermaksud merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   Melalui pola ini, TNI juga diharapkan akan dapat bertindak secara responsif untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman dan gangguan, serta dapat lebih mengenal daerah atau wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

    Namun dalam perkembangannya, peran koter secara disadarai ataupun tidak, telah menampilkan peran dan fungsinya secara berlebihan bahkan cenderung telah keluar dari tugas pokoknya yang utama yaitu sebagai alat pertahanan negara. Akibatnya, peran TNI,  terutama koter telah memasuki hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. TNI disalahgunakan bukan sebagai alat negara yang menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan negara namun telah berbalik menjadi alat kekuasaan pemerintah yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

    Banyak contoh yang dapat dihadirkan perihal terjadinya “penyimpangan” peran ABRI dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Misalnya, ketika pemerintah yang berkuasa didominasi oleh kader-kader Golongan Karya (Golkar) maka dalam setiap pemilihan umum, setiap anggota ABRI, yang seharusnya dalam posisi netral, “dihimbau” untuk memiliki komitmen guna memenangkan partai berlambang pohon beringin ini. Akibatnya, muncullah apa yang dinamakan “serangan fajar” di mana salah satu elemen dari ABRI secara terang-terangan bergerilya guna mendorong warga memenangkan partai ini.

    Sikap netral ABRI yang sering didengung-dengungkan oleh pimpinan ABRI menjelang pemilihan umum hanyalah sekedar slogan yang tidak bermakna. Banyaknya kritikan terhadap keberpihakan ABRI pada partai Golkar tidak membuat ABRI membatasi gerak-geriknya bahkan cenderung semakin menjadi-jadi layaknya pepatah “anjing menggonggong kafilah berlalu”. Celakanya, kondisi ini  terjadi tidak hanya dilevel bawah namun sudah merasuk hingga level atas. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat salah satu indikator untuk menentukan apakah seseorang dapat tetap menduduki jabatannya atau memperoleh promosi ke jenjang yang lebih tinggi ditentukan oleh “seberapa banyak masyarakat memilih Golkar, apakah Golkar menang atau kalah?” Ketika Golkar menang maka pimpinan koter layak untuk bermimpi indah promosi pun siap menanti, sebaliknya ketika Golkar kalah jangankan bermimpi, tidur pun belum tentu bisa.

    Contoh lainnya, program-program pembinaan teritorial yang idealnya disusun guna menciptakan stabilitas kemananan yang kokoh guna menangkal setiap kemungkinan ancaman keamanan, sebaliknya justru dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai salah satu  instrumen guna mengokohkan eksistensi kekuatan politik partai berkuasa.  Bahkan, di beberapa daerah banyak terjadi intimidasi dan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan terhadap warga masyarakat yang menolak bergabung untuk menjadi kader atau simpatisan partai berkuasa. Semuanya itu dilakukan dengan mengatasnamakan “guna terciptanya kestabilan keamanan”.

    Dengan memperhatikan kedudukan koter di masa Orde Baru yang lebih banyak dipakai sebagai kendaraan politik partai Golkar, menyebabkan sebagian besar masyarakat berkeinginan untuk menghapuskannya terlebih  dimasa-masa menjelang kejatuhan pemerintah Presiden Soeharto, masalah Dwi Fungsi ABRI dengan berbagai derivasinya menjadi salah satu “sasaran tembak” kaum reformis. Bahkan, bagi sebagian warga masyarakat yang pernah mengalami masa-masa gelap akibat dari pemberlakuan koter ini, sedapat mungkin koter dengan berbagai perwujudannya tidak lagi sekedar dikurangi namun bila memungkinkan dihapuskan secara total di Indonesia.

    Terorisme dan Koter

    Sebagaimana diketahui, munculnya pernyataan dari Panglima TNI untuk mengaktifkan kembali koter sebagai respon atas pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bahwa TNI harus dilibatkan atau dimintai bantuan untuk memerangi terorisme di Indonesia.

    Munculnya perintah presiden agar TNI aktif terlibat dalam memerangi aksi-aksi terorisme pada dasarnya merupakan perintah yang biasa saja, sama biasanya dengan himbauan agar semua elemen masyarakat  bahu membahu turut memerangi terorisme, terlebih apabila kita melihat TNI memiliki pengalaman yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam memerangi aksi-aksi terorisme seperti pada saat berhasil menumpas pembajakan pesawat Woyla di Bandara Don Muang beberapa tahun yang lalu.

    Hanya permasalahannya adalah apakah perintah presiden tersebut harus serta merta diwujudkan dalam bentuk pengaktifan kembali koter? Bukankah wujud peran aktif TNI dalam memerangi aksi terorisme bisa juga dilakukan dalam bentuk lain di luar koter, misalnya dengan jalan memperbaiki alur koordinasi ditataran intelijen dengan institusi kepolisian. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih sering kita mendengar adanya kesan bahwa institusi TNI kurang proaktif untuk bekerja sama dengan instusi lain, khususnya dengan kepolisian,  dalam memerangi aksi-aksi terorisme.

    Apabila dianggap bahwa salah satu penyebab masih banyaknya peritiwa teror terjadi di tanah air akibat masih lemahnya kinerja kepolisian dan BIN dalam melakukan deteksi dini terhadap aksi-aksi terorisme, maka saya berpendapat upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kinerja kedua institusi tersebut dalam melakukan deteksi dini bukannya justru dengan cara mengaktifkan koter. Ketakutan saya adalah pengaktifan kembali koter dengan mengatasnamakan upaya memerangi terorisme hanyalah sekedar alasan pembenar bagi institusi  TNI untuk kembali ke pentas perpolitikan nasional.

    Pertanyaan lain yang menggugah saya untuk mempertanyakan rencana pengaktifan kembali koter adalah apakah benar dengan diaktifkannya koter secara otomatis aksi-aksi teorisme akan berhasil dikurangi secara signifikan?

    Tanpa bermaksud mengecilkan kemampuan yang dimiliki oleh TNI dalam memerangi terorisme, saya berpendapat bahwa tidak secara otomatis aksi-aksi terorisme akan berkurang, alasannya motif dibalik aksi  terorisme tidak selalu keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI sehingga solusinya  tidak bisa tidak harus melalui pendekatan keamanan karena akar dari masalah terorisme sangat bervariasi, seperti masalah ideologis, sosiologis, historis dan sebagainya.  Dengan kata lain, apabila akar permasalahan terorisme adalah masalah ideologis, nampaknya pendekatan yang berorientasi pada aspek ideologislah yang harus dikedepankan bukannya aspek keamanan. Kondisi ini  sama dengan ilustrasi upaya pemberantasan mewabahnya penyakit demam berdarah, yaitu bukan dengan cara memperbanyak/membangun Puskesmas disetiap kelurahan tetapi lebih efektif apabila pemberantasan dilakukan melalui upaya pengaktifan peran seluruh elemen masyarakat untuk hidup bersih serta peningkatan peran dokter untuk lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan mengenai kesehatan masyarakat.

    Institusi kepolisian dengan strukturnya yang tertata rapi hingga ke tingkat desa pada dasarnya cukup efektif dipakai sebagai  instrumen pemantau pergerakan aksi terorisme sepanjang elemen masyarakat lainnya turut memberikan kontribusi positif pada peran aparat kepolisian. Namun, apabila aparat kepolisian mengalami kendala dalam menanggulangi aksi-aksi terorisme mengingat dimilikinya berbagai keterbatasan, maka kepolisian dapat meminta bantuan kepada TNI sekalipun sifatnya temporer.

    Penutup

    Adanya perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta jajaran Tentara Nasional Indonesia untuk mengambil bagian dalam menangkal, mencegah, dan menindak aksi-aksi terorisme hendaknya tidak dipandang sebagai perintah  presiden agar TNI mengaktifkan kembali  komando teritorial yang diawal era reformasi telah disepakati untuk dihilangkan secara gradual.

    Peran serta TNI dalam menanggulangi aksi terorisme di tanah air dapat diwujudkan melalui banyak cara tanpa harus bertumpu pada pengaktifan kembali koter misalnya melalui pembentukan satuan tugas khusus intelijen, pemberian data intelijen kepada aparat kepolisian maupun Badan Intelejen Negara, peningkatan koordinasi intelijen secara lintas sektoral.

    Adanya upaya untuk mengaktifkan kembali koter sebagai penangkal utama aksi-aksi terorisme terkesan terlalu menyederhanakan masalah pembarantasan teorisme yang dimensinya sudah semakin kompleks. Pengalaman di masa lalu dimana peran koter terlalu jauh hingga memasuki ranah politik dan  terkesan meninggalkan tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi TNI dalam  upaya mengaktifkan kembali koter.

    Yang terpenting adalah aksi-aksi terorisme yang selama ini berlangsung di berbagai daerah di tanah air  hanya bisa ditanggulangi apabila tercipta kerjasama yang baik antara intitusi kepolisian dengan segenap elemen masyarakat dalam kerangka “community policing”.


    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s

     
    %d bloggers like this: