Perlindungan Anak

PROSES HUKUM ANAK:

Antara Asas Perlindungan Hukum dan Persamaan di Muka Hukum

Pedahuluan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini bertujuan untuk tercapainya masyarakat sejahtera, adil dan makmur, material dan spiritual serta tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Telah banyak upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut, seperti melalui pembangunan sarana-prasarana pendukung pengembangan potensi masyarakat, peningkatan anggaran pembinaan sumber daya manusia, penciptaan lingkungan kondusif, perbaikan peraturan perundang-undangan.

Sekalipun upaya pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia telah banyak dilakukan, namun pembangunan tersebut terkesan hanya berorientasi pada kelompok usia produktif (usia dewasa), sedangkan pembangunan kelompok anak-anak terkesan tidak maksimal. Padahal, anak memiliki peranan yang strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam Konsideran menimbang huruf c dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: anak adalah potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Di samping itu, Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat sebagai landasan konstitusional pun telah memberikan penegasan perlunya diberikan perlindungan pada anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2): bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu contoh belum memadainya perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak dapat dilihat dari masih ditemukannya beberapa kasus dimana seorang anak yang melanggar hukum diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam suatu proses pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga ditahan di lembaga pemasyarakatan. Padahal Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat sebagai landasan konstutusional menjamin bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan kemudian muncul pada saat perlakuan khusus kepada anak yang melanggar hukum dipandang melanggar asas “setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum (equality before the law)” yang mana salah satu implementasinya dapat berwujud pengenaan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran/kejahatan tidak terkecuali pelakunya anak-anak. Secara sekilas memang tampak kontradiktif. Namun, karena dalam diri anak-anak terkandung karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang berusia dewasa, seperti, sifat ketergantungannya pada orang tua masih tinggi, kondisi psikologis dan mental yang masih labil sehingga tidak siap apabila menghadapi tekanan, maka terhadap seorang anak sudah seharusnya memperoleh perlakuan yang berbeda, khususnya pada saat anak tersebut berhadapan dengan proses hukum. Adanya pembedaan ini tentu saja untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan untuk meraih jati dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (Purba, 2006).

Secara fisik maupun psikis, anak memiliki berbagai keterbatasan, sehingga dalam perkembangannya anak perlu memperoleh dukungan yang memadai dari berbagai pihak, seperti keluarga, lingkungan sekitarnya (masyarakat) dan negara yang dapat diwujudkan dalam seperangkat peraturan perundang-undangan. Secara makro, perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam tulisan singkat ini penulis mencoba untuk menguraikan secara singkat penerapan perlindungan anak dalam proses pemeriksaan hukum seorang anak yang melakukan tindap pidana tanpa harus mencederai asas persamaan di muka hukum.

Konsepsi Pelindungan Anak

Adanya kebutuhan agar seorang anak untuk memperoleh perhatian yang memadai, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara,  pada dasarnya sudah lama ada setua usia peradaban manusia itu sendiri, sekalipun wujud perhatian yang diberikan sangat beragam mengikuti perkembangan jaman.

Pada masyarakat tradisional, perhatian yang diberikan pada anak relatif sederhana hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan materiil (jasmaniah), seperti makanan, pakaian  dan tempat berlindung. Hal ini sangat beralasan  mengingat pada masa itu  makanan, pakaian dan tempat berlindung, dianggap sebagai kebutuhan pokok (primer). Namun dengan berjalannya waktu, kebutuhan anak mengalami peningkatan, tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan materiil melainkan sudah mengarah pada pemenuhan kebutuhan  spirituil (rohaniah), seperti pendidikan, keagamaan/spiritualitas, kasih sayang, dan sebagainya. Bahkan, pada era modern seperti sekarang ini,  kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya administrasi (kenegaraan)  seperti kebutuhan seorang anak untuk memiliki akta kelahiran,  serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya menjadi hal yang penting, sehingga perundang-undangan telah mengatur secara tegas hak seorang anak untuk memiliki dokumen-dokumen tersebut. Misalnya, Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya (ayat 1). Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran (ayat 2).

Adanya keberagaman wujud perhatian pada anak sejatinya bermuara pada satu tujuan agar dikemudian hari seorang anak memperoleh perlindungan yang memadai, sehingga terhindar dari beragam masalah. Sebagai contoh, hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap diri anak agar dikemudian hari setelah anak menginjak usia dewasa memiliki bekal guna menjalani kehidupan. Hal yang sama terjadi pada saat seorang anak yang dijamin haknya untuk memiliki dokumen-dokumen kependudukan, misalnya akta kelahiran. Harapannya, dikemudian hari dokumen ini dapat dipergunakan sebagai bukti formal terkait status dirinya yang berguna bagi yang bersangkutan pada saat akan melamar pekerjaan, menikah hingga meninggal dunia.

Perlindungan yang diberikan kepada seorang anak sebagaimana digambarkan di atas, sejatinya merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi anak yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun juga, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah dan negara.

Arif Gosita (1989 : 3) memberikan definisi tentang perlindungan anak/remaja yaitu suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan, pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya, sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian dari Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2)   yaitu: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari pengertian perlindungan anak di atas tampak bahwa ruang lingkup perlindungan anak sangat luas tidak hanya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan jasmaniah anak tetapi juga meluas hingga pemenuhan  kebutuhan rohaniah. Perlindungan anak diberikan guna menghindarkan anak dari berbagai upaya yang mengarah pada penghilangan identitas anak, diskriminasi, serta perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lainnya. Bahkan, Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  secara tegas menyebutkan tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan terhadap anak diberikan selama anak tersebut hidup bahkan sejak saat seorang anak masih dalam kandungan (janin). Karena itu, undang-undang melarang dilakukannya aborsi terhadap anak (janin) dalam kandungan apabila tidak ada alasan yang membolehkannya. Misalnya, Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  menentukan bahwa seorang wanita  yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Menurut Abu Hadian Shafiyarrahman (2003 : 25) Syariat Islam juga memberikan perlindungan sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim seorang ibu, baik perlindungan jasmaniyah maupun ruhiyah, sehingga janin tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik, yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.

Perlindungan anak dalam proses hukum

Seperti halnya orang dewasa, anak-anak pun tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan), baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak meliputi: pencurian, pencurian dengan kekerasan, senjata tajam, penganiayaan, pembunuhan, narkotika, melarikan perempuan, penggelapan, penipuan, sodomi, perbuatan cabul, pemerasan, perjudian, kelalaian mengakibatkan mati/luka dan perkosaan. (Marni Emmy Mustafa, 2003).

Kasus dibawah ini memberikan gambaran bahwa anak-anak pun dapat melakukan kejahatan seperti yang dilakukan orang dewasa, misalnya kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian siswa SMU Negeri 9 Yogyakarta, R. Andhika Aditya (15 Tahun), warga Maguwoharjo, Depok Sleman, oleh tersangka utama MK dan Jaf, keduanya masih berusia di bawah umur. Kasus yang pernah menjadi sorotan publik di tanah air mengingat proses pemeriksaannya dianggap kontroversi yaitu kasus Raju seorang bocah kelas 3 Sekolah Dasar yang harus duduk dikursi terdakwa akibat perkelahian yang dilakukan dengan teman sekolahnya dan berujung pada diadilinya yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara.

Sekalipun tidak tersedia data statistik yang resmi mengenai kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, namun secara umum dapat dilihat bahwa kejahatan yang pelakunya anak-anak cenderung mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hampir semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak.

Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan penyimpangan perilaku atau melakukan perbuatan melanggar hukum, di antaranya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Penanganan anak-anak yang melanggar hukum, khususnya dalam proses peradilan, hendaknya dibedakan dengan penanganan terhadap orang yang telah berusia dewasa. Adanya perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melanggar hukum, sebagai konsekwensi dimilikinya karakteristik khusus pada diri anak, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 66 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: Penangkapan, penahanan, atau pidana anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir (ayat 4).  Selanjutnya, Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,  kecuali demi kepentingannya (ayat 5).

Pada saat seorang anak telah melakukan kejahatan dan kemudian kasusnya diselesaikan di pengadilan, memang tidak menyalahi undang-undang, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyatakan “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar proses pemeriksaan anak di pengadilan (mulai dari anak ditangkap sampai dengan dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak) tetap berjalan sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan karakteristik khusus yang melekat pada diri anak, baik secara fisik maupun psikis sekaligus hak asasi dari seorang anak tidak terlanggar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perlakuan dan perlindungan melalui “proses khusus” mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan  peradilan, hingga di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perlakuan khusus terhadap anak yang melanggar hukum perlu diberikan karena ada kekhawatiran pada saat seorang anak melanggar hukum dan kemudian diperlakukan sama seperti orang dewasa, dimasa depan pengalaman ini akan memberikan pengaruh negatif pada diri anak, di antaranya, secara psikis anak akan mengalami tekanan mental berkepanjangan, anak berpotensi mengalami peningkatan perilaku menyimpang, baik secara kualitas maupun kwantitas.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perilaku anak yang melakukan perbuatan menyimpang (bermasalah dengan hukum) hendaknya dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, sehingga dalam menjatuhkan pidana atau tindakan hukum terhadap anak diupayakan agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya. Namun, apabila pemisahan anak dari orang tuanya tidak dapat dihindarkan, maka pemisahan harus didasarkan atas pertimbangan demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Oleh karena itu, agar seorang anak yang melanggar hukum tetap dapat diproses secara hukum, sebagai implementasi dari asas equality before the law, namun tanpa perlu mengabaikan perlunya seorang anak memperoleh perlindungan hukum, maka dalam melaksanakan proses pemeriksaannya harus mendasarkan pada beberapa asas, yaitu:

  1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat (1))
  2. Ruang Lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat (2))
  3. Ditangani Pejabat khusus (Pasal 1 ayat (5), (6), (7))
  4. Peran Pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat (11)
  5. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1)
  6. Keharusan splitsing (Pasal 7)
  7. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1))
  8. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14, dan 18)
  9. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 – Pasal 49)
  10. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai Pasal 32).

Penutup

Anak merupakan tahapan yang harus dilalui oleh setiap orang menuju usia dewasa. Pada tahapan ini,  anak memiliki sistem penilaian yang berbeda dengan sistem penilaian orang dewasa. Seorang anak memiliki sistem penilaian yang sifatnya kekanak-kanakan yang akan menampilkan anak dalam kedudukannya  tersendiri. Sejak lahir seorang anak telah menampilkan tingkah laku dan kepribadian yang khas dan unik. Karena itu, sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmaniah anak.

Pentingnya seorang anak memperoleh perlindungan yang memadai tidak hanya berguna bagi diri anak itu sendiri melainkan juga bagi kehidupan bangsa secara umum, mengingat seorang anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Karena itu tidak berlebihan apabila eksistensi bangsa dan negara secara relatif digantungkan pada diri anak. Apabila anak (perorangan maupun kelompok) suatu bangsa terancam maka eksistensi suatu bangsa pun ikut terancam pula. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak perlu dibedakan dengan perlakuan terhadap orang yang telah berusia dewasa, termasuk pada saat seorang anak harus menghadapi proses hukum.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: