Tantangan Polmas

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PERPOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR

A. Pendahuluan

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu unsur penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah terciptanya kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung semua komponen masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Banyak bukti yang menunjukkan adanya hubungan erat antara Kamtibmas yang stabil dengan meningkatnya perputaran roda pembangunan. Begitu pentingnya stabilitas kemananan untuk diwujudkan guna mendukung gerak perekonomian negara, sehingga banyak negara yang menempatkan program stabilitas keamanan sebagai prioritas utama dalam rencana program pembangunannya.

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya heterogen, sangat berkepentingan agar stabilitas keamanan tetap terpelihara, sebagaimana diketahui heterogenitas yang melekat dalam lingkup nasional meliputi agama, suku, budaya, ekonomi. Pada saat heterogenitas dapat dikelola dengan baik tentu akan berdampak positif bagi pembangunan secara makro. Misalnya, keberagaman budaya dapat menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Namun sebaliknya, ketika heterogenitas tidak dapat dikelola dengan baik akan berpotensi memunculkan sikap saling curiga mencurigai antar anggota masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu lahirnya berbagai konflik.

Dalam beberapa tahun belakangan ini kondisi Kamtibmas di Indonesia mengalami goncangan, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kriminalitas, serta semakin berangamnya jenis-jenis kejahatan yang terjadi. Ketika tingkat kriminalitas mengalami peningkatan hal ini pertanda lemahnya kontrol institusional dari aparat penegak hukum, disamping perlambang ketidakberdayaan institusi dalam menjamin keamanan dan ketertiban.

Apabila dilihat dari perspektif kriminologis, kondisi ini mengindikasikan semakin hancurnya pertahanan komunitas (masyarakat) dari serangan kejahatan. Meningkatnya angka kriminalitas juga dipandang sebagai pertanda munculnya disfungsi public security yang bermakna adanya ketidaksolidan dalam kerja sama membangun pertahanan kolektif dari jeratan kasus kejahatan.

Munculnya disfungsi public security, bisa terjadi karena masyarakat memandang bahwa tugas untuk menjaga stabilitas Kamtibmas hanyalah tugas kepolisian, sehingga masyarakat tidak peduli pada kondisi keamanan yang ada di sekitarnya. Padahal, menyerahkan semua masalah Kamtibmas kepada aparat kepolisian bukanlah tindakan bijaksana, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam memelihara Kamtibmas.

Karena itu, untuk mengubah agar public security semakin mantap, maka pelibatan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas merupakan salah satu solusinya.

Salah satu model pelibatan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas, adalah Community Policing[1], yaitu suatu metode yang mana Polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, dan memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Menurut Parsudi Suparlan Pemolisian Komuniti (community policing) adalah sebuah corak pemolisian yang proaktif, yang menekankan pada pelayanan dan pengayoman warga komuniti atau umum, dengan tidak menafikan fungsinya sebagai penegak hukum (Suparlan: 2005)

Konsep community policing bergulir bersama-sama dengan “problem-oriented policing” (POP), yang pada waktu pemunculannya pertama merupakan pendekatan yang cukup radikal terhadap konsep tradisional berkaitan dengan peranan dasar polisi. Herman Goldstein yang merupakan pencetus gagasan POP, mengatakan bahwa tugas pemolisian dihambat oleh “cara reaktif”, yaitu yang baru bergerak apabila ada laporan atau permintaan publik. (Rahardjo, 2002 : 34)

Sebelum konsep perpolisian masyarakat diterapkan, tugas dan peran kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum dilakukan secara konvensional (tradisional), yaitu polisi dianggap hanya bertugas untuk menangkap penjahat dengan cara-cara yang sifatnya represif. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai alat pemegang otoritas, dan institusi kepolisian dipandang sekedar alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan lebih banyak mewarnai pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam perpolisian tradisional, peran polisi hanya terbatas pada respon atas kejadian yang diterimanya saja tidak diperluas hingga upaya pengidentifikasian serta penyelesaian masalah di masyarakat dan yang paling utama, dalam perpolisian tradisional polisi bersifat reaktif terhadap kejadian. Akibatnya, muncullah berbagai peristiwa tragis di tengah-tengah masyarakat seperti, polisi menembak warga sipil yang tidak berdosa, penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta perlakuan-perlakuan buruk lainnya yang mengarah pada pelanggaran HAM. Ini semua menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menjadi menurun.

Adanya tekad dari jajaran Polri untuk mengubah pola penanganan Kamtibmas, melalui penerapan Polmas, sejatinya merupakan salah satu komitmen Polri untuk menampilkan eksistensinya dengan paradigma baru. Reaktualisasi peran dan tugas ini memang diperlukan, seiring dengan bergulirnya era reformasi yang telah mengubah kesadaran seluruh komponen bangsa untuk melakukan pembenahan dan pembaharuan atas berbagai ketimpangan, kinerja dan hal-hal yang dianggap tidak professional serta proporsional menuju masyarakat demokratis. (Sutanto : 2006)

Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada Tahun 1998, keinginan masyarakat agar Polri segera mengubah paradigmanya, dari pendekatan militeristik menjadi pendekatan kemitraan semakin deras digulirkan. Langkah awal komitmen Polri untuk melakukan pembaharuan secara internal ditandai dengan pemisahan institusi ini dari ABRI (TNI), terhitung sejak tanggal 1 April 1999[2]. Sejak keputusan pemisahan Polri dari ABRI, pelan tapi pasti, Polri berupaya melakukan berbagai perubahan yang mendasar baik secara struktural, instrumental, maupun kultural. Karena itu, sebagai respon atas keinginan Polri mereformasi dirinya, Polri secara konsisten menerapkan konsep perpolisian masyarakat.

Pada dasarnya, proses lahirnya Polmas di lingkungan Polri adalah menyempurnakan konsep, kebijakan, dan praktik pembinaan masyarakat, terutama yang dilakukan oleh para Babinkamtibmas, yang telah berlangsung lama di lingkungan Polri. Namun, demikian praktik masyarakat sebagai mitra sejajar Polri dalam memecahkan masalah merupakan hal baru.

Polmas menciptakan pola hubungan dan peran baru antara polisi dan masyarakat. Tentu saja, dalam konteks ini kedua belah pihak perlu melakukan perubahan dasar. Polisi tidak dapat bekerja sendiri karenanya harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Polisi juga bahu membahu dan membuat keputusan bersama untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.

Akhirnya melalui proses uji coba, dan pembentukan model yang dimotori oleh berbagai lembaga donor, seperti IOM, JICA/Jepang, Asian Foundation, Partnership, dan UNHCR, pada tanggal 13 Oktober 2005, dengan Keputusan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005 secara resmi Perpolisian Masyarakat menjadi kebijakan yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Polri.

B. Implementasi Perpolisian Masyarakat di Kewilayahan

Dalam Polmas, aparat Polri sebagai inti pembina Kamtibmas akan berperan dalam tataran fasilitator, sebagai pembimbing dan akan mengarahkan masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi tanpa menimbulkan ekses masalah baru yang lebih berat, yang akan bermuara pada terganggunya Kamtibmas secara menyeluruh.

Karena itu, dengan diterapkannya Polmas, maka anggapan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas hanya di pundak polisi harus segera ditinggalkan. Menempatkan tugas dan tanggung jawab memelihara Kamtibmas tidak hanya pada pundak polisi tetapi juga masyarakat tentunya sangat wajar mengingat sejatinya pihak yang lebih mengetahui akar permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta solusi praktis penyelesaiannya adalah masyarakat itu sendiri, terlebih apabila dikaitkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh Polri.

Implementasi Polmas di wilayah hukum Polda Jabar tampaknya bukan hal yang baru, namun sudah lama menjadi perhatian dari pimpinan, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Kapolda dalam rangka Membangun Kemitraan dan Meningkatkan Kerjasama dengan Semua Pihak untuk Lebih Memantapkan Dukungan kepada Seluruh Jajaran Polda Jabar dalam Penegakan Supremasi Hukum.

Hal ini diperjelas dalam salah satu misi yang diemban oleh Polda Jabar yaitu “Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang Berbasis pada Masyarakat Patuh Hukum”.

Dalam rangka mendukung terwujudnya kemitraan melalui konsep Perpolisian Masyarakat, Polda Jabar beserta jajarannya secara konsisten dan kontinyu telah melaksanakan berbagai kegiatan.

Pola dan metode yang dipergunakan dalam mengimplementasikan Polmas, tentunya berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi ini dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan kondisi sosial budaya dari masing-masing wilayah sehingga permasalahan yang munculpun dapat berbeda-beda. Sekalipun demikian, perbedaan tersebut tidak menyebabkan inti dari Polmas menjadi terabaikan.

Secara umum pola-pola kegiatan yang dapat dilakukan guna membangun dan menciptakan kemitraan dengan masyarakat adalah melalui dialog dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal, guna menampung sekaligus menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan warga, bekerja dengan badan-badan sosial dan turut ambil bagian dalam program yang bersifat edukatif dan rekreatif bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat.

Khusus di wilayah hukum Polda Jabar, beberapa Polres telah melaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan wujud nyata dari penerapan Polmas, Misalnya, program “Polri Mitra Masyarakat, Masyarakat Mitra Polisi” yang dicanangkan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Cianjur. Konkritisasi dari program ini adalah mengintensifkan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat baik secara formal maupun informal, menyelenggarakan dialog interaktif bekerja sama dengan stasiun radio lokal, aparat Polri secara periodik berkesempatan untuk menjadi Inspektur upacara di sekolah-sekolah. Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat serta dalam upaya mengetahui secara langsung permasalahan-permalahan yang dihadapi masyarakat sekaligus membantu dalam pemecahannya. Di samping itu, di setiap Polres telah dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang bertujuan untuk mendekatkan dan memperbaiki hubungan Polisi dengan masyarakat, sehingga polisi mampu mengidentifikasi masalah di tingkat bawah sekaligus menemukan solusinya.

Tantangan dan Hambatan Perpolisian Masyarakat

Sekalipun penerapan konsep Polmas di wilayah hukum Polda Jabar sudah berjalan dengan baik, namun tidak berarti dalam pelaksanaannya tidak menghadapi kendala. Di antara berbagai kendala yang muncul, nampaknya faktor sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, merupakan kendala utama, sehingga memerlukan pembenahan segera.

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung suksesnya Polmas. Ketersediaan sumber daya manusia yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kuantitas tetapi juga kualitas. Harus diakui ratio aparat Polri di wilayah Hukum Polda Jabar dengan jumlah penduduk yang harus dilayaninya masih jauh dari ideal. Kondisi ini tentunya menyulitkan aparat Polri untuk memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam kerangka penerapan Polmas. Di samping itu, banyaknya anggota Polri yang belum memahami konsep Polmas secara benar berpengaruh juga terhadap efektifitas program ini. Sekalipun demikian, Polda Jabar telah berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan berbagai pelatihan.

Hal yang sama dihadapi pula dalam kaitan fasilitas pendukung. Dengan diterapkannya Polmas tentunya intensitas pertemuan antara aparat polisi dan masyarakat diharapkan semakin sering. Padahal lingkup wilayah Polmas sangat luas. Belum tersedianya fasilitas pendukung, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi yang memadai turut mempengaruhi efektifitas Polmas. Karena itu, dalam mengatasi masalah ini, aparat Polri di Polda Jabar tidak pernah berhenti menghimbau masyarakat serta Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan program-program Polmas. Karena bagaimanapun juga suksesnya program ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam Polmas dirasakan masih kurang. Hal ini muncul mengingat masih ada sebagian masyarakat yang memandang tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan Kamtibmas semata-mata tugas aparat kepolisian. Padahal, Polmas menekankan pentingnya kemitraan aktif antara polisi dan masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah.

Keberhasilan jangka panjang Polmas untuk mentrasformasikan peran aparat penegak hukum sangat tergantung pada kesediaan pemerintah daerah untuk bekerja sama secara efektif. Ketidak pahaman kalangan eksekutif dan legislatif di daerah mengenai Polmas sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan Polmas sehingga tidak berlebihan apabila partisipasi dalam implementasi Polmas masih rendah.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Polmas tidak hanya dari aspek dukungan sarana prasarana atau finansial saja tetapi lebih dari itu, Pemerintah Daerah harus memberikan respon transformasi itu secara aktif dengan mengarahkan pola pemerintahannya untuk lebih berorientasi pada masyarakat pula. Para pemimpin politik dan aparat pemerintah harus berupaya untuk mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi persoalan ini.

Kedepan, tantangan yang dihadapi Polda Jabar dalam menyukseskan program Polmas adalah bagaimana menciptakan Polri masa depan yang mantap serta terus menerus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat serta Polri yang mampu bermitra dengan masyarakat, mengingat kemitraan merupakan pilar utama keberhasilan Polmas.

Polri juga harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat, sehingga keberadaaanya harus menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi. Keberadaan polisi harus mampu menghadirkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat sekaligus mampu mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (crime prevention).

Penutup

Perpolisian masyarakat merupakan upaya sinergis dari institusi kepolisian dan masyarakat untuk bekerjasama membangun mekanisme, pola, strategi hingga komunikasi dua arah, dalam mewujudkan keamanan lingkungan.

Dalam Polmas, masyarakat tidak lagi ditempatkan sekedar obyek yang harus dilindungi oleh polisi, namun masyarakat bersama-sama dengan polisi menjadi subyek partisipatif untuk menegakkan prinsip keamanan lingkungan.

Untuk mencapai harapan tersebut Polri berupaya menciptakan kondisi masyarakat yang sadar Kamtibmas sehingga masyarakat sendiri yang memiliki daya tangkal, daya cegah dan partisipasi terhadap diri dan lingkungannya terhadap setiap ancaman Kamtibmas;

Pemolisian masyarakat hanya dapat diterapkan secara efektif apabila adanya dukungan maksimal dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari dalam institusi kepolisian sendiri maupun diluar institusi kepolisian.

Akhirnya, agar masyarakat madani (Civil Society), sebagaimana yang dicita-citakan dapat terwujud maka perlu dibangun konsep pengelolaan negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, salah satunya melalui penerapan konsep Perpolisian Masyarakat (Community Policing).


Daftar Pustaka

Kunarto, (2001), Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan, Panitia Workshop Wartawan Polri, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, (2002), Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, (2005), Community Policing sebagai Paradigma Polisi Sipil, makalah pada Seminar Nasional Profesionalisme Polri di antara Harapan dan Kenyataan, Lembang, Jawa Barat.

Sutanto, (2006) Polmas Paradigma Baru, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta


[1] Banyak istilah yang dipergunakan untuk mengartikan Community Policing, seperti: pemolisian masyarakat, pemolisian komuniti, perpolisian masyarakat. Dalam tulisan ini penulis akan mempergunakan istilah perpolisian masyarakat sebagai terjemahan dari community policing, sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Stategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

[2] Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB XII tentang Pertahanan dan Keamanan Nehara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: